Politikus Australia Desak Jokowi Wujudkan Janji Papua Terbuka
CNN Indonesia
Senin, 10 Feb 2020 19:08 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo didesak untuk memenuhi janjinya yang dibuat dua tahun lalu, yakni mengizinkan Komisioner Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (OHCHR) berkunjung ke Papua tanpa batasan apa pun. Desakan itu disampaikan Ketua Partai Hijau Australia, Adam Bandt, kepada Jokowi usai sang presiden berpidato di hadapan parlemen Negeri Kanguru di Canberra pada Senin (10/2).
"Terima kasih atas pidato Anda (Jokowi), terima kasih telah mengangkat isu dan berkomentar tentang perubahan iklim, sekarang tolong selesaikan sesuatu tentang Papua Barat," kata Bandt di parlemen.
Bandt bersama seorang senator dari Negara Bagian Victoria bernama Richard di Natale juga turut memberikan surat kepada Jokowi.
Surat itu berisikan apresiasi mereka terhadap komitmen Jokowi yang memungkinkan memberikan akses "langsung dan tidak terbatas" bagi Komisioner OHCHR untuk berkunjung ke Papua pada Februari 2018 lalu.
Jokowi memang secara terbuka mengundang Komisioner OHCHR untuk berkunjung ke Papua saat menerima lawatan mantan Komisioner OHCHR Zeid Raad Al Hussein di Istana. Namun, hingga kini undangan itu belum juga terwujud.
Kementerian Luar Negeri RI beberapa kali menekankan bahwa pemerintah dan kantor OHCHR masih terus memproses rencana lawatan ke Papua itu.
"Kami meminta Anda (Jokowi) untuk merealisasikan komitmen itu. Kami juga menyambut pernyataan Anda sebelumnya yang menunjukkan bahwa Anda akan mencabut pembatasan akses bagi wartawan asing dan pemantau HAM. Kami meminta Anda mempercepat janji ini," kata Bandt seperti dikutip the Guardian.
Bandt juga mendesak Jokowi membuka penyelidikan independen dan tidak memihak terhadap dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, terutama ketika demonstrasi di sejumlah wilayah di provinsi paling timur Indonesia itu terjadi sekitar Agustus 2019.
"Kami lebih lanjut mendesak Anda untuk memerintahkan penyelidikan independen terhadap semua pelanggaran HAM yang terkait demonstrasi di Papua pada tahun lalu dengan tujuan membawa para pelaku pelanggaran tersebut ke pengadilan," kata Bandt.
[Gambas:Video CNN]
Dalam kesempatan itu, Bandt mengenakan pin berlambang bendera Bintang Kejora yang disematkan pada bagian kiri jas yang dikenakan. Bendera itu menjadi simbol gerakan Papua Merdeka. Dia juga terlihat bersalaman dengan Jokowi.
Australia memang merupakan salah satu negara yang kerap mengkritik pemerintah terkait situasi, kondisi dan kebijakan di Papua. Sejumlah politikus Australia bahkan kerap mendesak pemeritah Negeri Kanguru untuk turun tangan mengawasi dugaan pelanggaran HAM di Papua.
Sementara itu, Jokowi melakukan kunjungan ke Australia selama dua hari yakni pada 9-10 Februari. Salah satu fokus lawatan Jokowi ke Australia adalah mempercepat implementasi Kemitraan Ekonomi Komprehensif RI-Australia (IA-CEPA).
Selain bertemu dengan Perdana Menteri Australia Scott Morrison, Jokowi juga berkesempatan menyampaikan pidato di depan parlemen Negeri Kanguru selama 16 menit dalam bahasa Indonesia.
Politik Identitas
Presiden Jokowi menyampaikan empat agenda prioritas bagi Indonesia dan pemerintah Australia seiring peringatan satu abad kemitraan kedua negara.
"Saya mengusulkan beberapa agenda prioritas untuk menyongsong satu abad kemitraan kita," ujar Jokowi seperti dikutip dari keterangan Biro Pers Istana.
Salah satunya, kata Jokowi, upaya memperjuangkan nilai demokrasi, HAM, toleransi, dan kemajemukan. Ia meminta agar semua pihak menghentikan tindakan intoleransi, xenophobia (takut terhadap perbedaan), radikalisme, dan terorisme.
"Terus kikis politik identitas di negara kita dan di berbagai belahan dunia. Baik itu atas dasar agama, etnisitas, identitas askriptif lainnya," katanya.
Jokowi menuturkan, politik identitas merupakan ancaman bagi kualitas demokrasi, kemajemukan, dan toleransi. Ancaman ini, menurutnya, akan semakin nyata jika terus dieksploitasi demi kepentingan politik jangka pendek yang mengakibatkan kebencian, ketakutan, bahkan konflik sosial.
Untuk itu sebagai dua negara yang demokratis dan majemuk, Jokowi menekankan, agar Indonesia dan Australia terus memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, toleransi dan kemajemukan, serta mencegah dunia dari ancaman konflik. (pris/rds/ayp)
"Terima kasih atas pidato Anda (Jokowi), terima kasih telah mengangkat isu dan berkomentar tentang perubahan iklim, sekarang tolong selesaikan sesuatu tentang Papua Barat," kata Bandt di parlemen.
Bandt bersama seorang senator dari Negara Bagian Victoria bernama Richard di Natale juga turut memberikan surat kepada Jokowi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jokowi memang secara terbuka mengundang Komisioner OHCHR untuk berkunjung ke Papua saat menerima lawatan mantan Komisioner OHCHR Zeid Raad Al Hussein di Istana. Namun, hingga kini undangan itu belum juga terwujud.
Kementerian Luar Negeri RI beberapa kali menekankan bahwa pemerintah dan kantor OHCHR masih terus memproses rencana lawatan ke Papua itu.
"Kami meminta Anda (Jokowi) untuk merealisasikan komitmen itu. Kami juga menyambut pernyataan Anda sebelumnya yang menunjukkan bahwa Anda akan mencabut pembatasan akses bagi wartawan asing dan pemantau HAM. Kami meminta Anda mempercepat janji ini," kata Bandt seperti dikutip the Guardian.
Bandt juga mendesak Jokowi membuka penyelidikan independen dan tidak memihak terhadap dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, terutama ketika demonstrasi di sejumlah wilayah di provinsi paling timur Indonesia itu terjadi sekitar Agustus 2019.
"Kami lebih lanjut mendesak Anda untuk memerintahkan penyelidikan independen terhadap semua pelanggaran HAM yang terkait demonstrasi di Papua pada tahun lalu dengan tujuan membawa para pelaku pelanggaran tersebut ke pengadilan," kata Bandt.
[Gambas:Video CNN]
Dalam kesempatan itu, Bandt mengenakan pin berlambang bendera Bintang Kejora yang disematkan pada bagian kiri jas yang dikenakan. Bendera itu menjadi simbol gerakan Papua Merdeka. Dia juga terlihat bersalaman dengan Jokowi.
Australia memang merupakan salah satu negara yang kerap mengkritik pemerintah terkait situasi, kondisi dan kebijakan di Papua. Sejumlah politikus Australia bahkan kerap mendesak pemeritah Negeri Kanguru untuk turun tangan mengawasi dugaan pelanggaran HAM di Papua.
Sementara itu, Jokowi melakukan kunjungan ke Australia selama dua hari yakni pada 9-10 Februari. Salah satu fokus lawatan Jokowi ke Australia adalah mempercepat implementasi Kemitraan Ekonomi Komprehensif RI-Australia (IA-CEPA).
Selain bertemu dengan Perdana Menteri Australia Scott Morrison, Jokowi juga berkesempatan menyampaikan pidato di depan parlemen Negeri Kanguru selama 16 menit dalam bahasa Indonesia.
Politik Identitas
Presiden Jokowi menyampaikan empat agenda prioritas bagi Indonesia dan pemerintah Australia seiring peringatan satu abad kemitraan kedua negara.
"Saya mengusulkan beberapa agenda prioritas untuk menyongsong satu abad kemitraan kita," ujar Jokowi seperti dikutip dari keterangan Biro Pers Istana.
Salah satunya, kata Jokowi, upaya memperjuangkan nilai demokrasi, HAM, toleransi, dan kemajemukan. Ia meminta agar semua pihak menghentikan tindakan intoleransi, xenophobia (takut terhadap perbedaan), radikalisme, dan terorisme.
"Terus kikis politik identitas di negara kita dan di berbagai belahan dunia. Baik itu atas dasar agama, etnisitas, identitas askriptif lainnya," katanya.
Jokowi menuturkan, politik identitas merupakan ancaman bagi kualitas demokrasi, kemajemukan, dan toleransi. Ancaman ini, menurutnya, akan semakin nyata jika terus dieksploitasi demi kepentingan politik jangka pendek yang mengakibatkan kebencian, ketakutan, bahkan konflik sosial.
Untuk itu sebagai dua negara yang demokratis dan majemuk, Jokowi menekankan, agar Indonesia dan Australia terus memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, toleransi dan kemajemukan, serta mencegah dunia dari ancaman konflik. (pris/rds/ayp)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK