WNI di Diamond Princess: Kami Kehilangan Hak Sebagai WNI
CNN Indonesia
Rabu, 26 Feb 2020 15:25 WIB
Denpasar, CNN Indonesia -- Puluhan warga Indonesia (WNI) bekerja sebagai awak kapal pesiar Diamond Princess yang dikarantina di Yokohama, Jepang, akibat virus corona (covid-19) menyatakan sangat kecewa dengan sikap pemerintah yang sampai saat ini masih pikir-pikir untuk memulangkan mereka. Sebab, rekan mereka dari negara lain sudah lebih dulu dijemput pemerintah masing-masing.
Di antara ketidakpastian tersebut, mereka mengaku merasa putus asa. Mereka bahkan merasa hak warga negara Indonesia yang sedang membutuhkan pertolongan sudah hilang.
"Kecewa dan kami sepertinya putus asa. Kami merasa kehilangan hak-hak kami sebagai warga Indonesia," ujar seorang kru kapal pesiar Diamond Princess, I Wayan Sudiarta, saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Selasa (26/2).
Jika pemerintah tak kunjung memberi kepastian penjemputan, Sudiarta dan teman-temanya mengaku sudah tidak punya pilihan lain. Ia bahkan berujar ikhlas dan menerima nasib jika pemerintah Indonesia masih mengulur waktu menjemput mereka.
Sudiarta mengatakan, bagi kru kapal Diamond Princess, melewatkan waktu setiap hari berada di dalam kapal yang dikarantina karena virus mematikan, dan sangat terbuka kemungkinan untuk tertular setiap saat, sangat melelahkan. Setiap pagi mereka selalu mencari kabar, berharap keputusan dari pemerintah Indonesia untuk menjemput mereka sudah bulat.
Akan tetapi, di saat sesama rekan mereka dari negara lain satu per satu dijemput pemerintah, kru asal Indonesia hanya bisa berdoa dan saling menyemangati agar mereka tak tertekan.
[Gambas:Video CNN]
"Saya berserah, sudah tidak tahu harus berbuat apa-apa lagi," ujar kru kapal asal Kabupaten Tabanan, Bali ini.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, membantah pemerintah sengaja mengulur waktu pemulangan WNI di kapal pesiar Diamond Princess.
Muhadjir mengatakan, pemerintah sangat berhati-hati karena khawatir pemulangan WNI itu akan menimbulkan episentrum atau pusat baru wabah virus corona. Dari data terakhir, sudah ada sembilan dari 78 WNI di kapal Diamond Princess yang positif virus corona.
"Bukan mengulur tapi kita pertimbangkan betul. Kan kita tidak ingin Indonesia jadi episentrum baru karena kalau jadi episentrum baru menyangkut 264 juta penduduk," ujar Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. (put/ayp)
Di antara ketidakpastian tersebut, mereka mengaku merasa putus asa. Mereka bahkan merasa hak warga negara Indonesia yang sedang membutuhkan pertolongan sudah hilang.
"Kecewa dan kami sepertinya putus asa. Kami merasa kehilangan hak-hak kami sebagai warga Indonesia," ujar seorang kru kapal pesiar Diamond Princess, I Wayan Sudiarta, saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Selasa (26/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sudiarta mengatakan, bagi kru kapal Diamond Princess, melewatkan waktu setiap hari berada di dalam kapal yang dikarantina karena virus mematikan, dan sangat terbuka kemungkinan untuk tertular setiap saat, sangat melelahkan. Setiap pagi mereka selalu mencari kabar, berharap keputusan dari pemerintah Indonesia untuk menjemput mereka sudah bulat.
Akan tetapi, di saat sesama rekan mereka dari negara lain satu per satu dijemput pemerintah, kru asal Indonesia hanya bisa berdoa dan saling menyemangati agar mereka tak tertekan.
[Gambas:Video CNN]
"Saya berserah, sudah tidak tahu harus berbuat apa-apa lagi," ujar kru kapal asal Kabupaten Tabanan, Bali ini.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, membantah pemerintah sengaja mengulur waktu pemulangan WNI di kapal pesiar Diamond Princess.
Muhadjir mengatakan, pemerintah sangat berhati-hati karena khawatir pemulangan WNI itu akan menimbulkan episentrum atau pusat baru wabah virus corona. Dari data terakhir, sudah ada sembilan dari 78 WNI di kapal Diamond Princess yang positif virus corona.
"Bukan mengulur tapi kita pertimbangkan betul. Kan kita tidak ingin Indonesia jadi episentrum baru karena kalau jadi episentrum baru menyangkut 264 juta penduduk," ujar Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. (put/ayp)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK