Netanyahu Setujui 1.800 Pemukiman di Tepi Barat Jelang Pemilu

CNN Indonesia | Sabtu, 29/02/2020 00:30 WIB
Netanyahu Setujui 1.800 Pemukiman di Tepi Barat Jelang Pemilu Pemerintahan PM Israel, Benjamin Netanyahu, menyetujui pembangunan ribuan pemukiman di Tepi Barat diduga untuk menarik dukungan jelang pemilu. (Dan Balilty)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintahan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyetujui pembangunan 1.800 rumah pemukiman baru di wilayah Tepi Barat pada Kamis (27/2) kemarin, menjelang pemilihan umum.

Diduga hal itu dilakukan untuk mengail dukungan warga Israel dan menarik suara. Rencana pembangunan pemukiman itu diteken oleh Menteri Pertahanan Israel Naftali Bennett.


Melalui sebuah pernyataan yang dikutip AFP, Jumat (28/2), dikatakan perkara tersebut sudah disetujui komite perencanaan.


"Kami tidak menunggu, kami bertindak. Kami tidak akan memberikan satu inci pun tanah Israel kepada orang-orang Arab. Tetapi untuk itu, kami harus membangun di sana," ujar pernyataan tersebut.

Keputusan ini menuai pujian dari organisasi yang mewakili seluruh pemukiman di Tepi Barat, Dewan Yesha. Mereka menilai hal ini bisa memperkuat peran Israel di Yudea dan Samaria.

Ini merupakan kali kedua pemerintah Israel mengumumkan pembangunan pemukiman besar. Netanyahu pada awal pekan ini baru mengumumkan rencana pembangunan 3.500 pemukiman baru di koridor E1, yang melewati Yerusalem ke Jericho.

Organisasi internasional sebelumnya sudah memperingatkan bahwa pembangunan pemukiman Yahudi di koridor tersebut bakal membelah Tapi Barat menjadi dua. Sehingga nantinya bisa berdampak pada kedekatan negara Palestina dan Tepi Barat.

[Gambas:Video CNN]

Lembaga swadaya masyarakat anti pemukiman, Peace Now, mengatakan ada 1.739 rumah yang 92 persen di antaranya berada jauh di area Tepi Barat.

Dan 1.036 di antaranya sudah melalui tahap pertama pembangunan, dan 703 lain melalui tahap akhir. Selain itu pembangunan taman industri di dekat Qalqilya di Tepi Barat juga sudah disetujui.

Peace Now menyindir langkah ini sebagai upaya pemerintah memikat suara pada pemilihan umum yang bakal digelar 2 Maret nanti.

Dalam pemilu tersebut Bennett bakal bersaing dengan Netanyahu. Sedangkan bulan depan Netanyahu bakal disidang karena didakwa melakukan penyuapan, penipuan dan pelanggaran kepercayaan.

"Dalam persaingan mengenai pemungutan suara sayap kanan pemukim, Bennet dan Netanyahu menyeret Israel untuk berinvestasi dalam ribuan unit pemukiman yang berbahaya dan tidak perlu," ujar Peace Now melalui sebuah pernyataan.


Pemilu nanti bakal jadi pemilihan ketiga dalam setahun belakangan, setelah dua pemilu sebelumnya gagal membentuk pemerintahan. Tahun lalu pemilu digelar pada April dan September 2019.

Tepi Barat dan Yerusalem Timur merupakan area yang direbut Israel dalam Perang Enam Hari 1967. Langkah perebutan ini tidak diakui oleh dunia internasional, tetapi mereka tetap berkeras akan wilayah tersebut.

Pemukiman Yahudi di wilayah yang tadinya milik Palestina itu dianggap ilegal oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sebagian negara lain. (fey/ayp)