UMNO Kembali Berkuasa, Ketua KPK Malaysia Mundur

CNN Indonesia | Minggu, 08/03/2020 05:39 WIB
UMNO Kembali Berkuasa, Ketua KPK Malaysia Mundur Tokoh UMNO yang diadili dalam kasus korupsi, Najib Razak. (MOHD RASFAN / AFP)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM), lembaga mirip KPK di Malaysia, Latheefa Koya mengundurkan diri setelah Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) kembali masuk ke dalam koalisi pemerintahan.

Diketahui, SPRM menyelidiki kasus korupsi 1Malaysia Development Berhad (1MDB) yang melibatkan mantan perdana menteri Najib Razak setelah kekuasaannya digulingkan oleh pemerintahan reformis di bawah Mahathir Mohamad pada 2018.

Namun, koalisi Pakatan Harapan kini bubar usai manuver Mahathir Mohamad mengundurkan diri akibat manuver politik internal yang berupaya membentuk koalisi baru dengan menggandeng UMNO, partai yang sempat berkuasa di era PM Najib Razak.

Mahathir (94) kemudian berusaha untuk kembali sebagai perdana menteri. Namun, ia secara tak terduga kalah dari mantan menteri dalam negeri Muhyiddin Yassin. Nama terakhir kemudian mengikutsertakan UMNO dalam koalisi pemerintah. 

Latheefa Koya, seorang aktivis hak asasi manusia, mengaku sudah memberi tahu Muhyiddin soal rencana pengunduran dirinya pada awal pekan ini. Dia bersikeras tidak ditekan.

[Gambas:Video CNN]
"Saya juga memberi tahu perdana menteri tentang tindakan dan upaya kami yang berkelanjutan untuk memulihkan uang yang dicuri 1MDB dari luar negeri," katanya dalam sebuah pernyataan, dikutip dari AFP.

"Dia sepenuhnya mendukung tindakan ini," Latheefa menambahkan.

Selain Latheefa, pada pekan lalu Jaksa Agung Malaysia Tommy Thomas, yang menyusun dakwaan korupsi terhadap Najib Razak, juga mengundurkan diri.

Diketahui, kasus mega-korupsi 1MDB merugikan Malaysia miliaran dolar AS. Najib dan kroni-kroninya disebut menghabiskan uang itu untuk kapal pesiar hingga karya seni mahal.

Koalisi Najib dan UMNO, yang telah memerintah Malaysia selama enam dekade, digulingkan dari kekuasaan pada tahun 2018 dan diadili sebagian besar karena tuduhan korupsi 1MDB.

Pemerintah Mahathir sudah mulai memulihkan uang dari luar negeri yang diduga dijarah dalam kasus tersebut.

Namun, keberadaan koalisi yang baru berkuasa baru, termasuk partai UMNO Najib, dikhawatirkan membuat persidangan yang terkait dengan skandal 1MDB terpengaruh.




(AFP/arh)