Hong Kong Minta Warga Tak Menstigma Buruk UU China

Pemimpin Eksekutif Hong Kong Carrie Lam meminta penentang undang-undang keamanan nasional yang baru diberlakukan China untuk tidak menjelekkan dan mencap buruk uu tersebut.

Menurutnya, menentang uu keamanan nasional tak ubahnya sebagai upaya mengadu domba warga Hong Kong yang merupakan wilayah semi-otonom China.

"Warga Hong Kong menginginkan stabilitas lagi. Mereka menginginkan lingkungan yang aman untuk hidup dan bekerja," ujar Lam kepada awak media.

Mengutip Associated Press, ia mengatakan saat ini tidak sedikit warga yang merasa lelah dengan kekerasan dan intervensi pasukan China di Hong Kong.

"Kami adalah bagian dari China, tetapi kami tidak memiliki mekanisme untuk melindungi keamanan nasional. Ini adalah risiko tidak hanya untuk lebih dari 7 juta orang di Hong Kong, tetapi juga risiko bagi 1,4 miliar orang di negara ini," ujarnya.

Pekan ini, Lam diagendakan berbicara jelang pertemuan Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional, yang melatih kekuatan legislatif di China.

UU keamanan nasional tidak ada dalam agenda pertemuan tersebut. Namun delegasi Hong Kong, Tam Yiu Chung dalam sebuah wawancara mengatakan bahwa pembahasan uu keamanan nasional akan dimasukkan ke dalam agenda pertemuan.

Rencana itu menuai kritik karena menganggap anggota legislatif yang menghadiri pertemuan akan menyerang sistem 'satu negara, dua sistem' yang selama ini dijanjikan China terhadap Hong Kong sejak dikembalikan Inggris pada 1997 lalu.

Para kritikus khawatir uu keamanan nasional akan digunakan untuk mengekang kebebasan di Hong Kong. Sementara itu, hingga kini rincian terkait hukum tersebut belum dipaparkan.

Lam mengatakan secara spesifik jika warga tidak perlu merasa khawatir terhadap hal itu. Mengingat pada akhirnya, Hong Kong memiliki otoritas untuk menegakkan hukum.

"Tolong dengar dan pahami mengapa kami harus melakukan itu. Satu-satunya tujuan dari tugas ini adalah untuk melindungi Hong Kong dan negara," ujar Lam.

Parlemen China pada Mei lalu menyetujui pemberlakuan UU keamanan nasional di Hong Kong untuk membatasi kegiatan subversif, pemisahan diri, terorisme, dan intervensi asing.

Sebelum disahkan, rancangan uu tersebut telah menuai protes dari banyak kalangan karena dianggap bisa membungkam kebebasan warga Hong Kong.