China Bangun Waduk Air Bersih di Pulau Buatan di LCS

China disebut telah membangun waduk penyerapan air bersih di salah satu pulau buatan kontroversial yang dibangun di Laut China Selatan.

Dalam jurnal hidrologi yang dirilis bulan lalu oleh peneliti Institut Kelautan Laut China Selatan di Guangzhou, waduk air tawar itu ditemukan di bawah batu karang Fiery Cross Reef atau yang dikenal China sebagai Pulau Yongshu.

Waduk itu disebut bisa tumbuh sekitar satu meter per tahun atau dua kali kecepatan penyerapan air serupa pada pulau-pulau alami. Menurut penelitian, pulau tersebut juga cukup banyak mendapat curah hujan setiap tahun yakni hampir 3.000 mili meter atau lima kali dari daratan China.

Studi menuturkan waduk serupa juga bisa dibangun di sejumlah pulau buatan China lainnya di Laut China Selatan.

"Mereka (waduk-waduk) itu dapat berfungsi sebagai sumber daya air yang penting bagi penduduk dan ekosistem setempat," bunyi jurnal yang digagas oleh ahli geologi kelautan Xu Hehua dan timnya tersebut seperti dilansir South China Morning Post.

Para peneliti menuturkan fenomena pembentukan waduk air tawar yang dikenal sebagai "freshwater lens" ini dapat memakan waktu hingga 150 tahun untuk terbentuk dan stabil di sebuah pulau alami. Namun, pembentukan sumber air tawar di Fiery Cross Reef ini tampak bergerak lebih cepat.

Xu dan timnya menemukan bahwa freshwater lens di pulau itu muncul hanya dua tahun setelah reklamasi selesai. Tahun ini, peneliti mengukur waduk air tawar itu sedalam tujuh meter dan diperkirakan akan meluas hingga 15 meter pada 2035.

Batu karang Fiery Cross merupakan bagian dari Kepulauan Spartly yang menjadi sengketa China, Vietnam, dan Filipina.

Batu karang itu dulu merupakan terumbu karang kecil biasa sebelum Tiongkok memulai pembangunan pulau reklamasi di wilayah itu pada 2015.

Kini, China telah mengubah batu karang itu menjadi sebuah pulau 10 kali lebih besar dari ukuran aslinya yang sekarang membentang lebih dari dua kilometer persegi.

Sejak itu, China terus menaruh sejumlah fasilitas militer termasuk peluncur rudal dan landasan pacu di pulau tersebut. Pusat Studi Internasional dan Strategis yang berbasis di Washington (CSIS) menyebut pulau reklamasi tersebut menjadi pangkalan militer buatan Beijing "paling canggih" di Laut China Selatan.

Padahal, klaim China terhadap Kepulauan Spartly dan hampir 90 persen wilayah di Laut China Selatan lainnya telah dimentahkan putusan Pengadilan Arbitrase Internasional (PCA) pada 2016 lalu.

Dengan begitu, setiap pembangunan yang dilakukan China di kawasan Laut China Selatan dinilai tidak sah dan melanggar Konvensi Hukum Kelautan PBB (UNCLOS) 1982.

Meski begitu, China tetap memperkuat klaim historisnya atas perairan dengan sumber daya alam melimpah itu yang tumpang tindih dengan sejumlah negara di Asia Tenggara seperti Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Brunei.