Presiden Prancis Desak Israel Urungkan Niat Caplok Tepi Barat

Presiden Prancis, Emmanuel Macron, mendesak Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, untuk tidak mencaplok kawasan Tepi Barat yang diduduki karena dinilai bisa melanggar hukum internasional dan mengancam proses perdamaian.

Seperti dilansir Associated Press, Senin (13/7), Macron menyampaikan keberatannya kepada Netanyahu melalui sambungan telepon. Dia mengatakan supaya Netanyahu tidak mengambil tindakan apapun untuk mencaplok kawasan Tepi Barat yang diduduki Israel.

Selain itu, Macron mengatakan Prancis tetap berkomitmen untuk mempertahankan Israel dan akan berupaya meredakan ketegangan.

Dalam pembicaraan telepon itu, Netanyahu mengatakan kepada Macron upaya perdamaian yang dilakukan selama beberapa dasawarsa tidak menghasilkan apapun, dan Israel menyatakan siap melakukan negosiasi berdasarkan rencana yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang dinilai memiliki gagasan baru untuk melanjutkan proses itu.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Uni Eropa hingga sejumlah anggota Liga Arab menyatakan pencaplokan Tepi Barat bakal melanggar hukum internasional dan memudarkan harapan kemerdekaan bangsa Palestina. Padahal, sejak Perjanjian Oslo diteken pada 1990-an, sejumlah negara sudah menggelontorkan uang miliaran dolar untuk pembangunan Palestina dan Israel, serta berharap solusi dua negara menjadi jalan tengah untuk mengakhiri konflik di antara kedua belah pihak.

Meski ditunda, Netanyahu nampaknya masih berhasrat melanjutkan rencana itu, dengan dukungan tokoh agama dan kelompok nasionalis sayap kanan Israel. Namun, bangsa Palestina mengecam rencana itu.

(CNNIndonesia/Basith Subastian)

Israel berencana mencaplok sekitar 30 persen kawasan Tepi Barat yang diduduki, mencakup Lembah Yordania dan wilayah di sekitar Kota Yerikho.

Israel menduduki Tepi Barat sejak Perang Enam Hari pada 1967. Dalam Perjanjian Oslo, kawasan Tepi Barat dibagi menjadi tiga zona, yakni A, B dan C.