Dewan Kota Moskow Ditahan Usai Ikut Demo Desak Putin Mundur

Kepolisian Rusia dilaporkan menahan lebih dari 140 orang, termasuk anggota Dewan Kota Moskow Yulia Galyamina, dalam demonstrasi mendesak Presiden Vladimir Putin mundur, Rabu (15/7).

Desakan mundur itu diserukan ratusan pedemo sebagai bentuk protes terhadap rencana Putin melakukan reformasi konstitusi dasar negara yang memungkinkan sang presiden berkuasa lebih lama hingga 16 tahun ke depan.

Demonstrasi berlangsung di Pushkin Square, pusat Ibu Kota Moskow, dalam keadaan cuaca hujan. Ratusan pengunjuk rasa membawa berbagai macam poster dan slogan berisikan "Rusia tanpa Putin", "Rusia akan bebas", dan "Putin harus mundur".

Kelompok aktivis OVD-Info menuturkan kepolisian menciduk sekitar 142 orang termasuk pedemo dan wartawan ke dalam mobil aparat pada Rabu malam.

Seorang wartawan AFP juga sempat ditahan polisi meski akhirnya dibebaskan.

Melalui akun Facebook, Galyamina, salah satu pejabat Moskow yang vokal menentang perubahan konstitusi, membenarkan bahwa ia dan putrinya sempat ditahan oleh kepolisian ketika berdemo.

Galyamina dan para pedemo lainya telah mengumpulkan tanda tangan dari ratusan pendukung untuk menentang reformasi konstitusi yang akan berlangsung bulan ini.

Ia mengatakan sejauh ini sebanyak 5.000 tanda tangan telah terkumpul.

Galyamina dan kelompok aktivis bahkan berniat menuntut rencana Putin tersebut ke pengadilan.

"Kami mengajukan gugatan class action. Kami sedang mengumpulkan tandangan dari seluruh penjuru Rusia," kata seorang aktivis Andrei Piparov yang turut serta dalam demonstrasi dan kampanye menentang perubahan konstitusi tersebut.

Rusia pada Rabu (1/7) menggelar pemungutan suara untuk proses referendum nasional dengan agenda amandemen konstitusi. Komisi Pemilihan Umum Rusia menyatakan sebagian besar pemilih mendukung amandemen konstitusi.

Hasil pemungutan suara itu membuka jalan bagi Putin, yang telah memerintah selama dua dekade, untuk tetap menjadi presiden sampai 2036. Salah satu aturan yang diubah dalam konstitusi itu adalah pengaturan ulang batas masa jabatan seorang presiden.

Pengaturan ulang itu memungkinkan Putin untuk mendapatkan dua masa jabatan enam tahun lagi ketika usia pemerintahannya berakhir pada 2024 mendatang.

Dengan amandemen ini, Putin bisa mengganti status jabatannya dari presiden menjadi perdana menteri dengan kekuasaan yang diperluas.

Sejumlah kritikus Putin berasumsi bahwa perubahan konstitusi ini dilakukan Putin sebagai skenario untuk mempertahankan jabatannya sebagai penguasa Rusia setelah masa jabatan berakhir pada 2024.

Perubahan konstitusi juga pernah dilakukan Putin untuk mengamankan jabatannya pada 2008 lalu. Saat itu, ia bertukar tempat dengan perdana menteri untuk menghindari ketentuan konstitusional yang melarang orang yang sama untuk menjalani dua masa jabatan presiden berturut-turut.