Warga Papua di Australia Galang Dana untuk Veronica Koman

CNN Indonesia | Kamis, 20/08/2020 10:07 WIB
Warga Papua yang tinggal di Australia menggalang dana secara daring untuk Veronica Koman. Pengacara HAM Veronica Koman. (CNNIndonesia/Farid)
Jakarta, CNN Indonesia --

Warga Papua yang tinggal di Australia menggalang dana untuk membantu pengacara hak asasi manusia (HAM) Veronica Koman mengembalikan dana beasiswa yang diberikan oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

"Kami adalah warga Papua Barat yang tinggal di Australia, memanggil teman-teman kami untuk mendukung Veronica Koman, seorang pengacara hak asasi manusia Indonesia," tulis pihak penggalang dana.

Penggalangan dana yang dilakukan oleh Ronny Kareni itu hingga kini telah mengumpulkan sebanyak AUS$ 4.412 atau sekitar Rp47,1 juta.


"Kami tidak dapat membiarkan Veronica membayar harga untuk advokasi hak asasi manusianya di Papua Barat. Donasi Anda akan digunakan untuk menanggung hukuman finansial ini," ujar pihak penggalang dana melansir dari situs chuffed.

Sebelumnya dilaporkan bahwa Veronica Koman mengaku diminta pemerintah untuk mengembalikan uang beasiswa senilai Rp773 juta yang pernah ia terima saat menempuh jenjang pendidikan master di Australia pada 2016.

Menurut Vero, hukuman finansial itu sebagai bentuk penekanan pemerintah agar dirinya berhenti berbicara dan mengadvokasi isu HAM di Papua.

"Pemerintah Indonesia menerapkan hukuman finansial sebagai upaya terbaru untuk menekan saya berhenti melakukan advokasi HAM Papua," kata dia dalam keterangan tertulis, Selasa (11/8).

Dia menyebut, hukuman itu merupakan kali keempat setelah sebelumnya, ia menerima sejumlah sanksi dan hukuman lain. Vero mengaku sempat menjadi korban kriminalisasi pemerintah karena sejumlah advokasi HAM Papua yang pernah ia lakukan.

Setelahnya, ujar dia, pemerintah juga sempat mendesak Interpol untuk mengeluarkan red notice terhadap dirinya, sebelum kemudian juga keluar nada ancaman membatalkan paspor.

"Kini pemerintah memaksa saya untuk mengembalikan beasiswa yang pernah diberikan kepada saya pada September 2016. Adapun jumlah dana yang diminta adalah sebesar IDR 773,876,918," ujar Vero.

Dia menerangkan, hukuman finansial itu, dilakukan pemerintah lewat LPDP di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Ia diklaim tidak mematuhi ketentuan untuk kembali ke Indonesia selepas selesai masa studi.

Padahal, Vero mengaku sempat pulang pada 2018 selepas lulus dari studinya pada Program Master of Laws di Australian National University. Kala itu, dia berada di Jayapura untuk melanjutkan sejumlah advokasinya terkait isu HAM di Bumi Cendrawasih.

Setahun kemudian, pada Maret 2019, dia juga sempat berbicara di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diadakan di Swiss, lalu kembali ke Indonesia setelahnya. Dua bulan kemudian, Vero mengaku memberikan bantuan hukum pro-bono kepada para aktivis Papua di tiga pengadilan berbeda di Timika, Papua.

(asa/asa)

[Gambas:Video CNN]