Presiden Emmerson Mnangagawa mengimbau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengakhiri sanksi terhadap Zimbabwe yang dijatuhkan oleh negara Barat.
Dalam pidatonya di hadapan Majelis Umum PBB, Emmerson merujuk pada laporan PBB baru-baur ini yang menemukan dampak negatif secara keseluruhan atas pemberian sanksi.
"Ini adalah pelanggaran hukum internasional dan membahayakan kapasitas Zimbabwe untuk menerapkan dan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, termasuk pemberantasan kelaparan," kata Emmerson dalam pidatonya, Kamis (24/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Oleh karena itu, kami mendesak Majelis Umum untuk secara tegas menyatakan diri menentang sanksi ilegal sepihak ini," tambahnya.
Mengutip AFP, sejak awal 2000-an, Zimbabwe menghadapi sanksi Barat yang dijatuhkan terutama kepada para pemimpin negara. Mereka dituduh melakukan korupsi dan salah urus ekonomi yang mengalami tingkat inflasi yang mencengangkan.
Tapi laporan dari pelapor khusus PBB tentang hak atas pangan, Hilal Elver, yang dikeluarkan pada November mengatakan sanksi itu berkontribusi pada iklim bisnis dan investasi yang buruk.
"Sanksi ekonomi ini memperburuk ketidaksetaraan yang ada dan tidak berdampak nyata pada target yang seharusnya," tulisnya dalam laporan tersebut.
Elver menemukan 60 persen warga Zimbabwe tidak aman secara pangan.
Emmerson mengambil alih kekuasaan pada 2017 menyusul penggulingan Pemimpin Veteran, Robert Mugabe, yang dikenal karena kecaman kerasnya terhadap Barat di forum seperti Majelis Umum PBB.