Vanuatu Respons Komentar Rasis Netizen Indonesia

Vanuatu menanggapi komentar rasis netizen Indonesia di akun media sosial yang mempromosikan pariwisata negara mereka.

Manajer Komunikasi Kantor Pariwisata Vanuatu Nick Howlett mengaku tidak kaget dengan serangan komentar netizen itu. Ia yakin pihaknya telah menjadi target "perilaku tidak otentik yang terkoordinasi".

"Beberapa di antaranya terlihat sebagai perilaku tidak autentik yang terkoordinasi, karena tidak terlihat asli dan tidak merefleksikan tindakan yang biasanya terjadi," ujarnya dikutip dari ABC.

Nick menyatakan meskipun tidak sering terjadi, namun komentar-komentar serupa pernah mereka lihat sebelumnya setiap kali pemimpin atau politisi Vanuatu mengangkat masalah Papua.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, Kamis (1/10) siang, akun Instagram @vanuatuislands milik Kantor Pariwisata Vanuatu tidak mengaktifkan kolom komentar. Hingga saat ini tidak ada lagi terlihat komentar di semua postingan.

Sementara itu Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Teuku Faizasyah mengimbau pengguna media sosial untuk menghindari ujaran yang berkonotasi rasis.

"Karena Indonesia adalah bangsa yang pluralistik dengan kesetaraan ras serta suku bangsa," ujarnya saat dihubungi CNNIndonesia.com.

Lalu mengenai tudingan bahwa komentar rasis yang ada di medsos Vanuatu adalah gerakan yang terkoordinasi, dia mengaku tidak tahu menahu.

Komentar soal Papua

Ratusan komentar telah ditulis di berbagai akun media sosial milik negara Vanuatu pada Rabu (30/9). Mengingat waktu dan sifat serangannya, komentar para netizen itu disebut untuk menyerang balik Vanuatu yang telah berkomentar soal masalah Papua di sidang Majelis Umum PBB akhir pekan lalu.

Dalam forum itu, Perdana Menteri Vanuatu Bob Loughman berbicara tentang berbagai masalah, termasuk seruan untuk pengampunan utang sehubungan dengan Covid-19. Tetapi di akhir pidatonya dia mengangkat masalah Papua Barat.

"Penduduk asli Papua Barat terus menderita pelanggaran hak asasi manusia. Tahun lalu para pemimpin dari Forum Kepulauan Pasifik dengan hormat meminta pemerintah Indonesia untuk mengizinkan Kantor Komisioner Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengunjungi Provinsi Papua Barat," katanya.

Namun, kata Loughman, seruan itu tidak direspons oleh Pemerintah Indonesia. "Saya meminta pemerintah Indonesia untuk merespons seruan pemimpin Pasifik," ujar dia.

Indonesia kemudian menanggapi pidato tersebut melalui perwakilan di PBB, Silvany Austin Pasaribu. Dia menyebut komentar Vanuatu atas Papua memalukan.

"Sangat memalukan bahwa negara tunggal ini terus memiliki obsesi yang berlebihan dan tidak sehat tentang bagaimana seharusnya Indonesia mengatur dirinya sendiri," ujarnya.

Instagram vanuatuislands.  Screenshoot via Instagram/@vanuatuislands

Vanuatu adalah sebuah negara yang memiliki daratan seluas 12 kilometer persegi atau seluas Pulau Maluku. Meski dianggap sebagai 'negara kecil', Vanuatu berani mengusik Indonesia dengan terus menyatakan dukungannya terhadap kemerdekaan Papua.

Vanuatu bahkan mendukung perjuangan kelompok separatis Papua seperti Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) yang dipimpin Benny Wenda. Negara tersebut menjadi saksi tempat ULMWP didirikan enam tahun lalu.

Negara berpenduduk 270 ribu jiwa itu tak hanya sekali mengangkat isu dugaan pelanggaran HAM di Papua dalam forum internasional seperti PBB.

Pada sidang Majelis Umum PBB ke-71 tahun 2016, Vanuatu bersama lima negara Pasifik lainnya juga menyinggung masalah yang sama. Mereka bahkan mendesak PBB untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM di Papua.

Tak cukup berkoar di Majelis Umum, Vanuatu bersama Kepulauan Solomon juga mengangkat isu Papua di forum Dewan HAM PBB di Jenewa.