Amnesty Desak AS Batalkan Undangan dan Visa Prabowo

Lembaga pemantau hak asasi manusia, Amnesty International, mendesak pemerintah Amerika Serikat untuk membatalkan undangan yang diberikan kepada Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, ke Negeri Paman Sam, karena dinilai bertanggung jawab atas sejumlah pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia.

Dalam keterangan dan surat yang ditulis Amnesty International, mereka meminta Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, untuk mencabut visa yang diberikan kepada Prabowo untuk datang ke Negeri Paman Sam untuk memenuhi undangan Menteri Pertahanan AS, Mark Esper, dan Pimpinan Kepala Staf Gabungan Kemenhan AS, Mark Milley, pada 15 sampai 19 Oktober.

Menurut Juru Bicara Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga, Dahnil Anzar Simanjuntak, Prabowo diundang untuk membahas kerja sama pertahanan.

"Undangan terhadap Prabowo harus dibatalkan jika hal itu membuatnya seolah memiliki kekebalan hukum atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dia lakukan di masa lalu," demikian isi surat Amnesty International.

"Kami mendesak Anda untuk memberikan klarifikasi atas pemberian visa terhadap Prabowo Subianto tidak membuatnya kebal, dan memastikan jika dia tiba di AS, maka dia harus diperiksa, dan jika terdapat bukti-bukti, maka dia harus diadili atas perbuatannya berdasarkan hukum internasional," lanjut isi surat Amnesty International.

Amnesty International menyatakan AS melakukan cekal (cegah tangkal) kepada Prabowo sejak 2000 akibat dugaan pelanggaran HAM.

Prabowo saat itu ditangkal oleh AS ketika hendak menghadiri upacara kelulusan putranya, Didit Hadiprasetyo, di salah satu universitas di Boston, Negara bagian Massachusetts.

Kala itu, tak jelas alasan AS mengembargo Prabowo masuk ke negaranya. Akan tetapi, menurut artikel yang ditulis surat kabar The New York Times pada Maret 2014 mengungkapkan bahwa pemerintah AS sempat khawatir dengan stabilitas Indonesia pasca jatuhnya Soeharto.

Mereka menyatakan Prabowo yang pada 1990-an merupakan menantu mendiang Presiden Soeharto dan Komandan Jenderal Korps Komando Pasukan Khusus (Kopassus) diyakini terlibat dalam penculikan dan penghilangan paksa sejumlah aktivis pro demokrasi.

Selain itu, Kopassus juga disebut melakukan pelanggaran HAM berat di Timor-Timur (sekarang Republik Demokratik Timor Leste) dan pembunuhan aktivis Papua, Theys Eluay, pada 2001.

"Dalam dua dasawarsa, pemerintah Indonesia tidak mengambil langkah efektif untuk mengadili Prabowo Subianto. Dia tidak pernah dimintai pertanggungjawaban dan sampai hari ini tetap membantah melakukan pelanggaran HAM," demikian isi surat Amnesty International.

Prabowo mengatakan penting bagi dia untuk memenuhi undangan AS.

"Katakanlah Amerika sekarang ini negara terkuat dan memang terkuat," kata Prabowo dalam video wawancara milik Partai Gerindra yang rekaman gambarnya diterima CNNIndonesia.com, pada 12 September lalu.

"Ya Amerika negara penting, saya diundang. Saya harus memenuhi undangan tersebut," tambahnya.

Prabowo mengatakan Presiden Jokowi juga memerintahkannya untuk memenuhi undangan.

"Saya menghadap Presiden, saya lapor, pak saya dapat undangan dari Amerika Serikat, Presiden katakan ya harus berangkat," ujarnya.