Iran Bakal Perhatikan Langkah Pemerintahan Baru AS

Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan akan memperhatikan langkah pemerintahan baru Amerika Serikat (AS) setelah hasil pemilihan presiden 2020 diumumkan.

"Posisi kami jelas, kami tidak melihat (siapa yang menang) besok. Kami mengamati pendekatan pemerintahan baru AS, dari pihak (pasangan) manapun itu," kata juru bicara Kemenlu Iran, Saeed Khatibzadeh pada Senin (2/11), dikutip AFP.

"Lebih dari hasil pemilu, kami akan memperhatikan tindakan siapa saja yang menjadi presiden," tambahnya.

Sepanjang masa Pilpres AS, pejabat Iran berulang kali mengatakan tidak mendukung kandidat tertentu. Namun Iran terus mendorong pengembalian perjanjian nuklir dan pencabutan sanksi serta kompensasi terhadap pihaknya.

Sedangkan intelijen AS sempat menuduh Iran dan Rusia berusaha ikut campur dalam pemilu 2020. Tuduhan ini dibantah oleh Teheran.

"(Teheran) telah berulang kali menyatakan tidak tertarik untuk mencampuri pemilihan AS, dan juga tidak berpikir campur tangan (kami) akan menguntungkan siapapun," ujar Khatibzadeh.

AS di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump telah memperpanjang sanksi terhadap Iran setelah menarik diri secara sepihak dari kesepakatan nuklir penting dengan Teheran pada 2018 lalu.

Khatibzadeh menyebut kebijakan Trump menarik diri dari perjanjian tersebut sebagai kegagalan kebijakan AS, baik dari sisi Partai Republik dan Demokrat.

Sedangkan Joe Biden, lawan Trump dari Partai Demokrat, berjanji bakal menerapkan kembali perjanjian nuklir 2015 yang ditetapkan pihaknya ketika menjabat bersama Presiden Barack Obama.

Ia menegaskan perjanjian tersebut akan menjadi titik awal untuk memulai negosiasi lanjutan antara AS dengan Teheran. Sanksi terhadap Iran sudah ditetapkan AS sejak 1979 dengan wujud yang beragam.

Saat ini, Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri memberi sanksi embargo kesepakatan dengan negara oleh AS kepada Iran, serta larangan menjual pesawat dan memperbaiki suku cadang ke perusahaan penerbangan Iran.

Ketua Mahkamah Agung Iran Ebrahin Raisi mengecam upaya pemerintah di negara yang melibatkan keputusan ekonomi negara dengan sosok yang menjabat presiden di negara tersebut.

"Sifat arogan Amerika tidak berubah dengan Republik atau Demokrat," katanya dikutip kantor berita pengadilan, Mizan Online.

Menurutnya, sikap AS selama ini membuat rakyat Iran tidak lagi memiliki kepercayaan dengan negara tersebut.

Kesepakatan nuklir antara kedua negara tersebut sempat berhasil dilaksanakan 2015 lalu. Pada 2016, sanksi terhadap Iran pun dicabut. Namun sejak Trump memutuskan kembali menetapkan sanksi terhadap Iran, hubungan antara kedua negara kembali memburuk.