Tolak UU Pertanian Baru, Ribuan Petani Demo Kepung New Delhi

Ribuan petani dilaporkan telah memenuhi ibu kota New Delhi dan berniat untuk berkemah selama berpekan-pekan guna memprotes undang-undang pertanian baru di India.

Pemimpin aksi menuturkan jika para petani dari negara bagian Punjab, Haryana, dan Uttar Pradesh mulai berdatangan dengan traktor dan berjalan kaki di pinggiran New Delhi sejak pekan lalu. Mereka memblokir jalan dan mendirikan kamp darurat.

Beberapa dari mereka tidur di jalan atau di traktor, sementara beberapa tempat ibadah menawarkan makanan kepada para demonstran. Polisi setempat telah berusaha menghalangi demonstran memasuki kota.

Menurut pejabat senior polisi dari Haryana, Manoj Yadav, polisi pada Kamis dan Jumat menembakkan gas air mata dan meriam air setelah demonstran melempari polisi dengan batu dan merusak properti umum.

Sementara seorang koordinator media, Ashutosh Mishra, demonstran berkumpul di masing-masing dari tiga perbatasan New Delhi.

Mishra memperkirakan akan ada lebih banyak petani dari seluruh negeri yang akan bergabung dalam aksi tersebut dalam beberapa hari mendatang. Sementara itu, polisi telah memasang penghalang untuk mencegah demonstran masuk ke pusat kota guna mengadakan aksi duduk.

Aksi demonstrasi terjadi ketika New Delhi tengah menjadi hotspot penularan virus corona dengan lebih dari 9,4 juta kasus yang dilaporkan.

"Kami mencoba takut terhadap Covid tapi kami tidak memiliki pilihan, ini adalah masalah hidup dan mati," kata Presiden Serikat Petani di negara bagian utara Uttar Pradesh, Mukut Singh seperti mengutip CNN.

Para petani memprotes UU yang disahkan pada September. Menurut Perdana Menteri Narendra Modi, UU itu akan memberi petani lebih banyak otonomi untuk menetapkan harga dan menjual langsung produk pertanian mereka kepada bisnis swasta, seperti jaringan supermarket.

Tapi langkah itu membuat para petani India geram. Mereka mengatakan aturan baru akan membuat nasib mereka lebih buruk, di mana akan mempermudah perusahaan untuk mengeksploitasi pekerja pertanian.

Selama beberapa dekade, pemerintah India telah menawarkan jaminan harga kepada petani untuk tanaman tertentu. Penawaran itu memberikan kepastian jangka panjang yang memungkinkan mereka melakukan investasi untuk siklus tanaman berikutnya.

Di bawah UU sebelumnya, petani harus menjual produk mereka di lelang Komite Pasar Hasil Pertanian negara bagian masing-masing, di mana mereka dijamin untuk mendapatkan setidaknya harga minimum yang disepakati pemerintah.

Sementara UU baru Modi memungkinkan petani menjual produk mereka kepada siapa pun dengan harga berapa pun. Petani memiliki lebih banyak kebebasan untuk menjual produk mereka langsung ke pembeli dan menjualnya ke negara bagian lain.

Modi mengatakan meningkatnya persaingan pasar akan menjadi hal yang baik karena akan memenuhi tuntutan petani untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi dan memberi mereka hak dan peluang baru.

"Para petani harus mendapatkan keuntungan dari pasar yang besar dan komprehensif yang membuka negara kita ke pasar global," kata Modi.

Dia berharap hal itu akan menarik investasi swasta ke dalam industri pertanian yang telah tertinggal.

Tapi petani berpendapat bahwa aturan tersebut dapat membantu perusahaan besar menurunkan harga. Makut Singh mengatakan mencabut jaminan harga akan membuat hidup petani menjadi lebih sulit.

"Ada banyak kemarahan di kalangan petani. Kami bahkan tidak mendapatkan harga dukungan minimum yang saat ini diumumkan, menghapus perlindungan ini dan mempermudah perusahaan untuk masuk akan membuat kami kalah sepenuhnya," ujarnya.