Palestina Desak Isreal Kembali Berunding Soal Wilayah

AFP, CNN Indonesia | Minggu, 20/12/2020 05:30 WIB
Palestina kembali mendesak Israel agar kembali melakukan perundingan soal wilayah Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Palestina kembali desak Israel lakukan perundingan soal wilayah (AFP/Said Khatib)
Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri luar negeri Palestina mendesak Israel untuk kembali melakukan pembicaraan untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina, Sabtu (19/12).

Seruan ini dilontarkan menjelang transisi ke pemerintahan baru AS. Komentar Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Malki muncul dalam pernyataan bersama dengan Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shukry dan Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi.

Dalam konferensi pers setelah pertemuan mereka, al-Malki mengatakan bahwa Otoritas Palestina siap bekerja sama dengan Presiden terpilih AS Joe Biden, atas dasar pencapaian negara Palestina dengan Yerusalem timur sebagai ibukotanya di wilayah yang direbut Israel pada perang Timur Tengah 1967.


"Kami siap untuk bekerja sama dengan pemerintahan baru AS dan kami berharap itu akan memperbaiki kembali hubungan dengan negara Palestina," katanya.

Diplomat Palestina tersebut mengatakan, koordinasi dengan Kairo dan Amman adalah "titik pusat" yang akan menjadi "titik awal" hubungan dengan pemerintahan Biden yang akan datang. Mesir dan Yordania adalah sekutu dekat AS.

Pada bulan September, Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyerukan konferensi internasional awal tahun depan untuk meluncurkan "proses perdamaian sejati," berdasarkan resolusi PBB dan perjanjian masa lalu dengan Israel.

Palestina mendesak agar konferensi itu multilateral, karena mereka berpendapat Amerika Serikat bukan lagi perantara yang jujur. Sebab, negosiator Palestina telah mengalami banyak kemunduran di bawah pemerintahan Trump. Palestina juga mengeluh Washington mengambil langkah pro-Israel yang bias.

Pada masa pemerintahan Trump, Otoritas Palestina dikesampingkan. Sebab, Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv. AS pun memangkas bantuan keuangan untuk Palestina dan membalikkan arah ketidakabsahan permukiman Israel di tanah yang diklaim oleh Palestina.

Israel merebut Yerusalem timur dan Tepi Barat dalam perang 1967. Israel mencaplok Yerusalem timur dan menganggapnya sebagai bagian dari ibukotanya - sebuah langkah yang tidak diakui secara internasional.

Komunitas internasional menganggap kedua wilayah itu sebagai wilayah pendudukan. Sementara Palestina menganggap wilayah itu sebagai bagian dari negara merdeka mereka di masa depan.

Israel telah membangun jaringan permukiman yang sangat luas yang menampung hampir 700.000 pemukim Yahudi di Tepi Barat dan Yerusalem sejak pendudukan mereka sejak 1967.

Tapi, Palestina menginginkan kedua wilayah itu untuk negara masa depan mereka dan memandang pemukiman itu sebagai pelanggaran hukum internasional dan penghalang perdamaian. Hal ini mendapat dukungan internasional yang luas.

Al-Malki juga mengatakan mereka akan kembali melakukan koordinasi keamanan dengan Israel, setelah otoritas Israel mengirim "pesan, untuk pertama kalinya, bahwa mereka mematuhi semua perjanjian" yang dibuat dengan Palestina.

Pada bulan Mei, presiden Palestina mengumumkan bahwa PA akan memutuskan hubungan dengan Israel, termasuk koordinasi keamanan, menyusul janji Israel untuk mencaplok sebagian besar Tepi Barat yang diduduki.

Dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan mereka, ketiga menteri tersebut mengatakan mereka akan bekerja untuk menggalang dukungan internasional melawan "tindakan tidak sah" Israel yang mencakup perluasan permukiman, menghancurkan puluhan rumah Palestina dan merebut tanah mereka.

"Ini adalah tindakan tidak sah Israel di lapangan yang mempengaruhi semua peluang untuk mencapai proses perdamaian komprehensif yang hanya dapat terjadi dengan solusi dua negara," kata Safadi, diplomat tertinggi Yordania, pada konferensi pers.

Para menteri mengatakan dalam pernyataan mereka bahwa status Yerusalem harus diselesaikan dalam negosiasi, menyerukan Israel "sebagai kekuatan pendudukan, untuk menghentikan semua pelanggaran yang menargetkan identitas Arab, Islam dan Kristen di Yerusalem dan tempat-tempat perlindungannya."

Presiden Abdel-Fattah el-Sissi juga bertemu dengan para menteri Yordania dan Palestina, menurut kantor pemimpin Mesir.

Dia mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Mesir telah bekerja menuju solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina, "dengan mempertimbangkan perubahan regional dan internasional."

Dia tampaknya merujuk pada pemilihan Biden sebagai presiden AS, dan kesepakatan normalisasi antara Israel dan empat negara Arab termasuk Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko.

Kesepakatan itu, yang dibuat oleh pemerintahan Trump, memberikan kemunduran besar lainnya bagi Palestina.

(eks)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK