Trump Veto RUU Pertahanan AS

Presiden Amerika Serikat Donald Trump memveto RUU kebijakan pertahanan nasional, Rabu (23/12). Trump mengeluhkan Undang-undang Otorisasi Pertahanan Nasional itu justru membantu Rusia dan China.

Dia juga keberatan dengan ketentuan mengganti nama pangkalan militer. Trump telah menyerukan untuk menghapus bahasa yang memungkinkan untuk penggantian nama pangkalan militer seperti Fort Benning dan Fort Hood.

"RUU Pertahanan gagal memasukkan langkah-langkah keamanan nasional yang kritis, termasuk ketentuan yang gagal menghormati para veteran kami dan sejarah militer kami, dan bertentangan dengan upaya oleh Pemerintahan saya untuk menempatkan America First dalam tindakan keamanan nasional dan kebijakan luar negeri kami," kata Trump dalam sebuah pernyataan, dikutip AFP, Kamis (24/12).

Trump sebelumnya telah mengancam akan memveto jika Pasal 230 Undang-undang Otorisasi Pertahanan Nasional itu tidak dicabut.

Dia menyebut pasal itu melindungi perusahaan media sosial agar tidak bertanggung jawab atas apa yang diunggah di situs web mereka, baik oleh mereka atau pihak ketiga.

RUU itu juga menegaskan kenaikan gaji 3 persen untuk pasukan AS dan mengesahkan lebih dari US$740 miliar dalam program dan konstruksi militer.

Senat memilih untuk menyetujui RUU pendanaan besar-besaran dengan mayoritas bukti veto 84 hingga 13. Posisi Trump pada RUU itu dengan tajam membagi anggota parlemen dari Partai Republik, memaksa mereka untuk memilih antara loyalitas kepada Presiden dan undang-undang yang menetapkan kebijakan pertahanan untuk negara. Dewan Perwakilan Rakyat juga baru-baru ini mengesahkan RUU tersebut dengan mayoritas bukti veto.

Baik DPR maupun Senat mengesahkan undang-undang itu dengan selisih yang cukup besar untuk mengesampingkan veto dari presiden. Trump telah memveto delapan RUU sebelumnya, tetapi veto itu dipertahankan karena pendukung tidak mendapatkan dua pertiga suara yang dibutuhkan di setiap kamar Kongres agar RUU itu menjadi undang-undang tanpa tanda tangan Trump.

Sebelum veto, pemimpin mayoritas Senat Mitch McConnell, R-Ky., mengatakan RUU itu akan membantu mencegah agresi China. Pendukung Partai Republik lainnya, termasuk Senator John Thune dari South Dakota, pemimpin Senat peringkat kedua, dan Rep. Mike Gallagher dari Wisconsin, anggota Komite Angkatan Bersenjata DPR, telah men-tweet bahwa RUU tersebut akan melawan ancaman dari negara-negara seperti China.

Senator Jack Reed dari Rhode Island, pejabat tinggi Demokrat di Komite Angkatan Bersenjata Senat, menilai salah pernyataan Trump bahwa China adalah pemenang terbesar dalam RUU pertahanan.

"Presiden Trump jelas belum membaca RUU itu, dia juga tidak mengerti apa yang ada di dalamnya," kata Reed.

"Ada beberapa ketentuan bipartisan di sini yang menjadi lebih keras di China daripada yang pernah dilakukan Pemerintahan Trump," ujarnya.