Duterte Tolak Mahkamah Internasional Selidiki Perang Narkoba

CNN Indonesia | Selasa, 15/06/2021 20:04 WIB
Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, menyatakan tidak akan bersikap kooperatif dengan Mahkamah Kriminal Internasional dalam penyelidikan perang narkoba. Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, menyatakan tidak akan bersikap kooperatif dengan Mahkamah Kriminal Internasional dalam penyelidikan perang narkoba. (AFP/Noel Celis)
Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, menyatakan tidak akan bersikap kooperatif dengan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) dalam penyelidikan praktik antinarkoba pemerintahannya selama ini.

"Presiden Duterte tidak akan pernah bekerja sama sampai akhir masa jabatannya pada 30 Juni 2022," kata juru bicara Duterte, Harry Raque, kepada wartawan pada Selasa (15/6), seperti dikutip Reuters.

Roque menegaskan ICC tidak memiliki yurisdiksi di Filipina karena negara Asia Tenggara itu telah menarik diri keluar dari anggota mahkamah tersebut.


Filipina keluar ICC pada 2019 setelah mahkamah meluncurkan investigasi awal terhadap operasi antinarkoba Duterte.

Pada awal menjabat sebagai Presiden Filipina pada pertengahan 2016, Duterte meluncurkan penangkapan besar-besaran terhadap para pengedar dan pengguna narkoba.

Dalam operasi antinarkoba itu, Duterte memberi kewenangan polisi untuk membunuh setiap anggota kriminal dan pengguna obat-obatan terlarang.

Hingga kini, operasi antinarkobanya itu disebut telah menghilangkan nyawa ribuan warga sipil antara 2016-2019 tanpa melalui proses peradilan jelas.

ICC sudah meminta penyelidikan sejak 2018 lalu. Kepala Jaksa ICC, Fatou Bensouda, baru-baru ini kembali meminta hakim pengadilan untuk mengesahkan penyelidikan terhadap perang antinarkoba Duterte.

"Informasi yang tersedia menunjukkan bahwa anggota Kepolisian Nasional Filipina, dan lainnya yang bertindak bersama-sama dengan mereka, telah membunuh secara tidak sah antara beberapa ribu dan puluhan ribu warga sipil selama periode penyelidikan," kata Bensouda sebelum mengundurkan diri pekan ini.

[Gambas:Video CNN]

Namun, selaku juru bicara Duterte, Raque membantah temuan pihak Bensouda tersebut. Menurutnya, permintaan investigasi itu bentuk "penghinaan bagi semua warga Filipina" karena berarti sistem peradilan negara itu dianggap tidak berfungsi.

"Kami akan dibandingkan dengan negara-negara seperti Darfur, daerah-daerah di mana tidak ada pemerintahan yang berfungsi. Ini tidak benar," katanya.

"Jika pembunuhan terjadi, kekuatan, dan kekerasan yang sesuai akan diamati."

(rds/has)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK