Usai Digerebek Polisi Hongkong, Masa Depan Apple Daily Suram

Surat kabar prodemokrasi yang berbasis di Hong Kong, Apple Daily berpeluang ditutup secara keseluruhan setelah penggerebekan polisi yang berujung penahanan sejumlah petinggi dan pembekuan aset perusahaan di bawah undang-undang keamanan nasional.

Demikian diutarakan penasihat pemilik Apple Daily Jimmy Lay, Mark Simon, Senin (21/6) seperti dilansir Reuters. Jimmy Lai sendiri telah dibui dengan tudingan bersekongkol karena bantuan finansialnya untuk aksi dan aktivis prodemokrasi di Hong Kong.

Simon mengatakan perusahaan kesulitan untuk membayar gaji para staf, produksi, dan pengeluaran lain setelah asetnya dibekukan pascapenggerebekan polisi pekan lalu dengan dalih pelanggaran hukum keamanan nasional.

Dalam sebuah memo internal kepada beberapa staf, manajemen Apple Daily menyatakan dewan direksi grup yang menaunginnya, Next Media, akan memutuskan nasib surat kabar prodemokrasi yang sudah berumur 26 tahun itu dalam beberapa waktu ke depan.

"Jika dewan [direksi] memutuskan untuk tidak melanjutkan operasional pada Jumat mendatang, [situs] daring juga akan berhenti mengunggah [produk berita terbaru] pada pukul 23.59 hari itu juga, surat kabar akan berhenti setelah menerbitkan edisi 26 Juni," kata Simon, mengutip dari Reuters, Selasa (22/6).

Baik manajemen Apple Daily maupun Next Digital belum dapat dikonfirmasi mengenai memo tersebut.

Sebagai informasi, setidaknya 500 polisi dikerahkan untuk menggerebek hingga melakukan penggeledahan di kantor surat kabar Apple Daily dengan dalih pelanggaran hukum keamanan nasional yakni mencoba berkolusi dengan negara asing.

Terkait penggerebekan tersebut sejumlah eksekutif, termasuk Pemimpin Redaksi Ryan Law dibawa polisi, sejumlah perlengkapan dan peralatan redaksi hingga ponsel wartawan disita, dan aset perusahaan senilai HK$18 juta (sekitar Rp33,3 miliar) dibekukan.

Polisi membawa sejumlah petinggi surat kabar Apple Daily saat penggerebekan pada 17 Juni 2021, Hong Kong, China. (AFP/Anthony WALLACE)

Pada Minggu (20/6) lalu, manajemen Apple Dailiy mengatakan pembekuan aset itu menyisakan uang tunai yang digunakan untuk operasional selama beberapa pekan. Salah satu sumber senior dari perusahaan mengatakan pembekuan aset ini, membuat perusahaan tak bisa membayar gaji karyawan bahkan tagihan listrik.

"Ini hal yang luar biasa di tempat yang membanggakan diri (menjadi) pusat keuangan global, bahwa Anda bahkan belum mengajukan tuntutan terhadap orang-orang. Namun Anda telah memutuskan, Anda mencoba mencekik perusahaan ini sampai mati," Ujar Simon.

Simon mengatakan tidak mungkin sekarang melakukan kegiatan perbankan di pusat keuangan global karena pihak berwenang telah 'mengkriminalisasi' aktivitas apa pun yang berkaitan dengan akun perusahaan.

Pada Sabtu (19/6) lalu Pemimpin Redaksi Apple Daily Ryan Law dan CEO Next Digital, Cheung Kim-hung didakwa dengan tuduhan melakukan kolusi dengan negara lain.

Tiga petinggi lainnya yang juga ditangkap pada Kamis lalu--saat 500 polisi menggerebek kantor surat kabar itu--kini mereka masih dalam tahap penyelidikan, namun dibebaskan dengan jaminan. Sementara untuk Ryan Law dan CEO Next Digital Cheung Kim-hung ditolak jaminanannya.

Simon mengatakan sejumlah jurnalis di media massa tersebut menerima panggilan telepon yang mengancam dari sumber yang tak dikenal.

"Staf kami sekarang hanya khawatir tentang keselamatan dirinya," beber Simon.

Menanggapi perkara hukum yang dihadapi Apple Daily, Pemimpin Eksekutif Hong Kong Carrie Lam mengatakan bahwa hukum keamanan nasional tak akan membahayakan kebebasan pers di sana. Ia pun meminta media hingga jurnails tak melakukan hal yang ditindak karena membahayakan atau melanggar keamanan nasional.

"Jangan mencoba untuk meremehkan pentingnya melanggar hukum keamanan nasional... Jangan mencoba mempercantik tindakan yang membahayakan keamanan nasional ini," kata Lam dalam konferensi pers regulernya di Hong Kong, Selasa (22/6). 

"Dan jangan mencoba menuduh pihak berwenang Hong Kong menggunakan undang-undang keamanan nasional sebagai alat untuk menekan media atau untuk menahan kebebasan berekspresi," tambahnya.