PM Malaysia Dituduh Suap Oposisi Demi Gaet Dukungan

Sekjen Partai Keadilan Rakyat (PKR) Saifuddin Nasution Ismail juga mengklaim bahwa lima anggota parlemen dari partainya menerima tawaran serupa dari pengirim anonim yang sama.

Desakan terhadap Muhyiddin untuk mundur ini telah muncul dalam beberapa bulan terakhir akibat ketidakpuasan masyarakat terkait penanganan Covid-19 pemerintah.

Akibat infeksi virus Corona kembali melonjak signifikan sejak Februari 2021, pemerintahan Muhtiddin kembali mengencangkan ikat pinggang dengan memperketat pembatasan pergerakan sosial.

Saat itu, pemerintah dengan persetujuan Raja Malaysia menerapkan status darurat Covid-19 nasional.

Deklarasi status darurat memberikan Muhyiddin kewenangan untuk menangguhkan parlemen (reses). Dengan begitu, Muhyiddin dapat menerapkan kebijakan penanganan pandemi tanpa melalui persetujuan legislatif karena aktivitas parlemen ditangguhkan (reses).

Kekecewaan sebagian masyarakat termasuk oposisi pun kian meluas lantaran pemerintah dinilai tak bisa meredam penularan Covid-19 meski telah menerapkan status darurat nasional dan lockdown yang lebih ketat pada 1 Juni lalu.

Lihat Juga : Menteri-menteri Malaysia Mundur, Protes Status Darurat Covid

Pihak oposisi pemerintah semakin resah karena tak dapat menyampaikan perbedaan pendapat dan masukan mengenai penanganan Covid-19 karena parlemen reses.

Beberapa pihak menganggap masa reses dimanfaatkan Muhyiddin untuk menghindari kritik terhadap pemerintahannya yang hanya memegang mayoritas kecil setelah pecah kongsi dengan koalisi Pakatan Harapan.

Para penentangnya juga menyebut Muhyiddin menggunakan status darurat yang berakhir pada 1 Agustus untuk menghindari pemungutan suara mosi tidak percaya di parlemen dan meraup dukungan mayoritas untuk mempertahankan jabatan PM.