6 Negara Pasifik yang Getol Singgung Isu HAM Papua di PBB

4. Marshall Island

Marshall Island juga termasuk dalam enam negara Pasifik yang mendesak peran masyarakat internasional atas isu Papua pada 2016 lalu.

Tak hanya itu, Presiden Kepulauan Marshall, Hilda Heine mendesak Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk memulai penyelidikan yang kredibel terhadap pelanggaran di Papua Barat pada 2016.

Negara ini terdiri dari lebih 1.200 pulau. Pada 2019, populasi di negara ini mencapai 58.791, bersumber dari World Bank.

Lihat Juga : Sebelum Isoman, Putin Liburan Naik Gunung-Mancing di Siberia

5. Kepulauan Solomon

Kepulauan Solomon juga pernah menyuarakan keprihatinannya terhadap dugaan pelanggaran HAM di Papua. Keprihatinan Kepulauan Solomon itu pun disampaikan mereka dalam Sidang Umum Majelis PBB pada 2016.

"Pelanggaran HAM di West Papua dan upaya penentuan nasib sendiri West Papua adalah dua sisi mata uang yang sama," kata Perdana Menteri Kepulauan Solomon saat itu, Manasseh Sogavare.

"Banyak laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat menekankan pembuktian yang melekat antara hak untuk menentukan nasib sendiri yang mengakibatkan pelanggaran langsung terhadap hak asasi manusia oleh Indonesia dalam upayanya untuk meredam segala bentuk oposisi," tuturnya lagi.

Walaupun begitu, pada 2019, Kepulauan Solomon menyampaikan bahwa mereka memprioritaskan diplomasi dengan Indonesia dalam penyelesaian hak asasi manusia di Papua Barat.

Lihat Juga : Mengenal Vanuatu yang Kerap Kritik RI soal Papua

6. Nauru

Nauru juga termasuk dalam enam negara Pasifik yang mendesak masyarakat internasional untuk bertindak atas masalah Papua Barat pada Sidang Majelis Umum PBB pada 2016 lalu.

Namun, negara ini kemudian berpihak pada kedaulatan teritorial Indonesia dan mendukung pula rencana pembangunan Papua oleh RI.

Pernyataan ini muncul setelah kunjungan salah Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, ke Nauru. Saat itu, Wiranto menganjurkan pendekatan diplomasi terkait masalah Papua Barat di negara Pasifik.