PM Tunisia Najla Romdhane Pemimpin Perempuan Pertama di Arab

Presiden Tunisia Kais Saied menunjuk Najla Bouden Romdhane sebagai perdana menteri negara itu pada Rabu (29/9).

Penunjukan itu menjadikan Romdhane sebagai perdana menteri perempuan pertama Tunisia. Menurut CNN, Romdhane bahkan menjadi pemimpin perempuan pertama di dunia Arab. Selama ini, negara Arab di Timur Tengah tidak pernah memiliki pemimpin perempuan karena faktor kepercayaan.

Saied lantas meminta Romadhane segera membentuk susunan pemerintahan Tunisia di tengah krisis nasional yang melanda negara Afrika Utara itu.

Romadhane lahir pada 1958 di Kegubernuran Kairouan dan merupakan seorang profesor geosains di National School of Engineers di Tunis.

Selama ini, Romdhane bertanggung jawab mengimplementasikan proyek-proyek Bank Dunia di Kementerian Pendidikan Tunisia.

Meski begitu, perempuan tersebut memiliki sedikit pengalaman dalam pemerintahan dan birokrasi.

Dalam sebuah video, Presiden Saied mengatakan penunjukkan Romadhane sebagai PM menjadi simbol penghormatan negara terhadap kaum perempuan Tunisia.

Saied pun mendesak Romadhane segera membentuk kabinet pemerintahan dalam beberapa jam atau beberapa hari mendatang "karena kita telah kehilangan banyak waktu."

Dikutip Reuters, penunjukan Romadhane sebagai PM ini dilakukan Saied setelah memberhentikan perdana menteri sebelumnya, menangguhkan parlemen, dan mengambil alih kekuasaan eksekutif pada Juli lalu.

Oposisi Saied menganggap langkah itu sebuah kudeta untuk memperkuat kekuasaan.

Pekan lalu, Saied bahkan mengesampingkan sebagian besar konstitusi, mengatakan dia bisa memerintah dengan dekrit dan mengendalikan pemerintah sendiri.

Dalam konstitusi Tunisia yang menganut sistem republik dan demokrasi perwakilan, perdana menteri merupakan kepala pemerintahan, sementara presiden merupakan kepala negara.

Perdana menteri berbagi tanggung jawab dengan presiden dalam ranah eksekutif. Perdana menteri biasanya fokus bertanggung jawab atas kebijakan dalam negeri, sementara presiden fokus pada kebijakan luar negeri dan diplomasi.

Namun, sejak Saied mengubah konstitusi dengan menyatakan bahwa pemerintah akan bertanggung jawab kepada presiden, peran perdana menteri di Tunisia akan menjadi kurang penting dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya.