Jakarta, CNN Indonesia -- Relasi Israel dan Amerika Serikat kembali diuji setelah Tel Aviv mengecam rencana Washington yang ingin membuka kembali kantor konsulat di Yerusalem.
Perdana Menteri Israel Naftali Bennett menentang langkah AS itu yang dianggap sebagai bentuk pengakuan Amerika terhadap negara Palestina.
Konsulat AS di Yerusalem selama ini menjadi penghubung Gedung Putih dan Ramallah. Namun, mantan Presiden AS, Donald Trump, menutup konsulat itu dan menggabungkannya dengan kedutaan besar AS untuk Israel.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada 2017, Trump juga memindahkan Kedubes AS untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem, langkah yang dikecam dunia karena dinilai memperkeruh konflik Palestina-Israel.
Israel dan Palestina telah lama memperebutkan Yerusalem sebagai ibu kota masa depan mereka.
Sejak menjabat sebagai presiden, Trump memang menerapkan sederet kebijakan yang berpihak pada Israel. Politikus Partai Republik itu bahkan merilis serangkaian aturan yang berbau xenofobia dan Islamofobia.
Dia sempat menutup perbatasan AS bagi sejumlah negara mayoritas Muslim atau yang dikenal dengan aturan Muslim Travel Ban dengan alasan keamanan.
Namun, sejak Presiden Joe Biden menjabat di Gedung Putih pada 2020, AS membatalkan sederet aturan Trump yang dinilai rasis tersebut.
Muslim Travel Ban AS menjadi salah satu kebijakan yang dibatalkan Biden di hari-hari pertamanya menjabat di Gedung Putih pada Januari 2021.
Dalam program kampanye Biden, mantan wakil presiden AS itu bahkan memiliki agenda khusus untuk komunitas Muslim Amerika.
"Joe Biden akan bekerja sama dengan Muslim AS menghadapi kekhawatiran yang selama ini mereka rasakan. Joe Biden ingin membuktikan bahwa bangsa Amerika bukan lah negara yang Donald Trump pikirkan, bahwa kita percaya dapat memperlakukan semua orang dengan bermartabat dan hormat," bunyi situs kampanye Biden.
Saat kampanye, Biden bahkan pernah mengatakan "Insya Allah" yang berarti jika Allah menghendakinya saat debat pertama calon presiden AS 2020.
Dalam pidato di Sidang Majelis Umum PBB Ke-76 pada September lalu, Biden bahkan menyerukan kedaulatan dan pembentukan negara Palestina.
Biden percaya bahwa "solusi dua negara adalah cara terbaik memastikan masa depan Israel sebagai negara Yahudi, negara demokratis yang hidup dalam damai bersama negara Palestina yang layak, berdaulat, dan demokratis."
Menurut seorang profesor kajian Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Yon Machmudi, Biden memang ingin berupaya membangun kembali citra Amerika sebagai polisi dunia yang adil dan tak memihak.
Karena itu, kata Yon, Biden melalui kebijakan AS berupaya membangun dialog dan kepercayaan dengan dunia Islam lagi yang "porak-poranda" di masa pemerintahan pendahulunya.
"Upaya-upaya membangun kepercayaan itu direalisasikan dengan kebijakan-kebijakan nyata, salah satunya dengan membuka lagi kantor konsulat AS untuk Palestina di Yerusalem," ucap Yon saat dihubungi CNNIndonesia.com pada Kamis (14/10).
Menurut Ketua Program Studi Pascasarjana Kajian Timur Tengah dan Islam SKSG Universitas Indonesia itu, Biden berupaya mengembalikan sikap netral AS.
AS Ingin Ubah Citra Sepeninggal Trump
Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, kota yang kerap menjadi sumber konflik Israel-Palestina. (Foto: REUTERS/AMMAR AWAD)
Meski sikap AS tak akan berubah drastis mendukung Palestina seratus persen, Yon menuturkan Negeri Paman Sam di tangan Biden mencoba menyampaikan pesan keadilan kepada global dengan bersikap netral dalam menangani konflik Israel-Palestina.
Sebab, menurut Yon, AS bagaimana pun memiliki kedekatan dan kepentingan dengan Israel. Dan selama ini, Palestina kerap dianggap tidak pernah mendapat keadilan dari sisi hubungan AS-Israel.
"Jadi Biden ingin mencoba memfasilitasi itu, mengakomodasi kepentingan umum Palestina," ucap Yon.
Yon menuturkan Biden juga ingin berupaya menyatukan kembali publik AS yang terpecah sejak Trump menjabat sebagai presiden.
Dengan sederet kebijakan yang mengutamakan keadilan dan ramah terhadap Muslim, Biden dinilai berharap dapat merangkul masyarakat Muslim Amerika dan minoritas lainnya agar dapat mempersatukan bangsa.
"Karena Biden mengerti perpecahan dalam masyarakat AS sendiri tidak akan menguntungkan Amerika. Dia ingin mencoba menyatukan warga asli AS dan pendatang supaya bisa membangun AS dari tantangan global saat ini," ucap Yon.
Senada dengan Yon, Dr. Emile Nakhleh, mantan pejabat Pusat Intelijen AS (CIA), mengatakan pandangan Biden soal Muslim tak jauh berbeda dengan pendahulunya sebelum Trump, Presiden Barack Obama.
Menurut Nakhleh, Biden dan Obama sama-sama mendukung pendekatan "narasi tunggal" yang menegaskan bahwa AS tidak sedang berperang dengan Islam.
Biden bahkan berjanji melibatkan komunitas Muslim dalam pemerintahan. Nakhleh mengatakan melibatkan komunitas Muslim dalam urusan pemerintahan AS telah menjadi kebijakan Gedung Putih pascaserangan teror 9/11 pada 2001 silam.
Sejak itu, para pejabat AS mulai mengeksplorasi bahwa pendekatan militer saja tidak cukup untuk memberantas terorisme dan paradigma radikal, terutama di kalangan pemuda Muslim yang kini disebut mendominasi kaum Muslim dunia.
Nakhleh menulis pandangannya itu dalam opini berjudul The Biden Administration and MusliM World Engagement yang dirilis Berkley Center for Religion, Peace, & World Affairs.
[Gambas:Photo CNN]
