Perkara Konflik Rusia vs Ukraina yang Makin Membara

Konflik 'Mengkristal' di Ukraina

Dalam kesepakatan baru ini, Ukraina diharuskan memberikan status khusus untuk wilayah separatis, mengizinkan wilayah tersebut memiliki polisi mereka sendiri. Banyak warga Ukraina menilai keputusan ini menyalahi kepentingan nasional dan implementasinya pun tak berjalan lancar.

Meski perang skala besar dapat dicegah, tensi di dua wilayah tersebut terus berlangsung.

Beberapa hari terakhir, kubu separatis dan Ukraina diberitakan sering terlibat konflik bersenjata. Konflik ini muncul kala kondisi Rusia dan Ukraina semakin memanas akibat kemungkinan invasi dari Moskow.

Sebelumnya, pemimpin gerakan separatis di Ukraina timur mengumumkan mobilisasi militer penuh pada Sabtu (19/2). Mereka juga mulai mengungsikan warga sipil ke Rusia.

Lihat Juga : Arab Saudi Punya Perayaan Baru 22 Februari Ini

Moskow sendiri telah mengeluarkan sekitar 700 ribu paspor untuk warga dari wilayah pemberontak.

Di hari yang sama, komando militer gabungan untuk Ukraina timur mengatakan seorang tentara menerima luka pecahan peluru yang fatal di zona konflik separatis ini.

"Kelompok separatis menembakkan peluru artileri ke pusat-pusat populasi dan menempatkan sistem artileri mereka di dekat rumah-rumah penduduk," kata tentara Ukraina seperti dikutip dari AFP, Sabtu (19/2).

Pada Senin (21/2), gantian kelompok separatis pro-Rusia yang mengklaim dua warga tewas akibat tembakan pasukan keamanan Kiev.

Lihat Juga : PM Inggris Akan Cabut Aturan Prokes Covid, Warga Tak Wajib Isoman

Putin Akui Pemisahan Wilayah Donetsk dan Luhansk

Kini, konflik di wilayah timur Ukraina berujung pada pengakuan kemerdekaan oleh Rusia.

Putin menandatangani dekrit yang memberikan pengakuan atas dua wilayah separatis tersebut, Senin (21/2). Putin kemudian mengirimkan angkatan bersenjata Rusia ke Donetsk untuk 'menjaga perdamaian' di wilayah itu.

"Saya percaya perlu untuk mengambil keputusan yang lama tertunda, untuk segera mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk," tutur Putin, dikutip dari AFP.