PM Sri Lanka Ogah Mundur, Klaim Kantongi Dukungan Parlemen

Perdana Menteri Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa, mengklaim mengantongi dukungan parlemen dan ogah mengundurkan diri meski desakan warga kian luas di tengah krisis.

"Mayoritas anggota parlemen menginginkan saya. Mungkin ada beberapa yang ingin saya mundur. Orang harus sabar mengatasi krisis ini," ujar Mahinda kepada radio Neth FM pada Sabtu (23/4), dikutip AFP.

Ia kemudian menegaskan, "Tak mungkin ada pemerintahan sementara tanpa saya sebagai perdana menteri."

Sementara itu, masyarakat dan sejumlah anggota parlemen juga menuntut Presiden SriLanka yangmrupakan adik sang PM,GotabayaRajapaksa, untuk mengundurkan diri.

Mereka menyuarakan seruan tersebut melalui gelombang demonstrasi yang terus memanas sejak Maret lalu akibat krisis ekonomi.

Massa bahkan tak segan menggeruduk rumah presiden atau perdana menteri untuk menuntut para pemimpin mundur.

Tuntutan itu semakin nyaring setelah salah satu demonstran, Chamida Lakshan, tewas akibat tembakan polisi pada pekan lalu.

Salah satu mantan pendukung setia Rajapaksa yang juga anggota parlemen Sri Lanka, Nalaka Godahewa, mengatakan bahwa presiden harus memecat perdana menteri.

Menurut dia, pemerintah kehilangan kredibilitasnya usai polisi menembak salah satu pedemoitu.

"Kita perlu memulihkan stabilitas politik agar berhasil melewati krisis ekonomi ini. Seluruh kabinet, termasuk perdana menteri, harus mengundurkan diri [harus ada] kabinet sementara yang bisa memenangkan kepercayaan semua pihak," ucap dia.

Godahewa sendiri sudah mengajukan surat pengunduran diri, tapi Gotabaya belum menyetujuinya.

Beberapa anggota senior partai penguasa lain,termasuk mantan Menteri Media dan Juru Bicara Kabinet, Dullas Alahapperuma, juga meminta PM mundur.

"Saya mendesak presiden untuk menunjuk kabinet kecil dengan konsensus sesungguhnya yang menghadirkan semua partai di parlemen [untuk menjalankan roda pemerintahan] maksimal selama satu tahun," ujar Alahapperuma.

Perombakan kabinet ini dianggap penting di tengah krisis ekonomi akut akibat pinjaman yang melambung. Krisis itu diperburuk dengan pandemi Covid-19.

Negara Asia Selatan itu semakin terpuruk karena krisis valuta asing, harga makanan melonjak, pemadaman listrik selama beberapa pekan, serta kekurangan obat-obatan hingga bahan bakar.