Profil Sheikh Qatar yang Sogok Pangeran Charles dengan Sekoper Duit

Pada 2016 lalu, nama Sheik Hamad juga masuk dalam Panama Papers dikutip Forbes. Dokumen tersebut mengungkapkan 143 politis, keluarga dan rekannya yang menggunakan perusahaan offshore di surga pajak.

Menurut Panama Paper, Hamad memiliki kapal pesiar yang diberi nama Al Mirqab yang diduga bernilai US$300 juta atau sekitar Rp4,4 triliun.

Lihat Juga : KBRI Ungkap Alasan Belum Perlu Evakuasi WNI Meski Sri Lanka Bangkrut

Pada 2017, Hamad menjadi juru bicara dalam pertemuan Qatar dengan Amerika Serikat. Pertemuan itu dilaporkan untuk membela diri usai Arab Saudi menuduh mereka mendukung terorisme dan punya hubungan dekat dengan Iran.

Di tahun itu pula, Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, Bahrain memutus hubungan diplomatik dengan Qatar.

Belakangan, empat negara telah melonggarkan tuntutan mereka. Arab Saudi juga telah menunjukkan kesediaan untuk menyelesaikan krisis.

Akhir Desember 2021 lalu, Hamad menyerukan Dewan Kerja Sama Negara-Negara Teluk (GCC) mendukung rencana Arab Saudi membangun fasilitas rudal balistik.

Ia menilai langkah Saudi penting dan akan membawa keseimbangan militer di kawasan tersebut.

Lihat Juga : Data PBB: 209 Juta Orang Pakai Ganja, Naik Gila-gilaan sejak Pandemi

"Negara-negara teluk lain harus mendukung dan mendorong langkah [Arab Saudi] ini," kata dia.

Berdasarkan citra satelit yang dirilis intelijen AS saat itu, Saudi tengah membangun fasilitas misil dengan bantuan China.

Lalu pada Maret, Hamad memperingatkan negara Barat yang mengeksploitasi kekayaan mereka tanpa mempertimbangkan kawasan.

"Barat melupakan negara-negara Teluk, tidak mempertimbangkan kesetaraan mereka, atau atas dasar kepentingan bersama, dan tidak ingat kecuali terdesak," kata hamad di Twitter yang dikutip Middle East Monitor.

Lihat Juga : Putin Telanjang Dada Menunggang Kuda Jadi Bahan Olok-olok Petinggi G7

Menurutnya, Barat dan sebagian negara Eropa sangat membutuhkan minyak dan energi terutama dari GCC.

GCC telah mencoba membuat perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara Eropa selama lebih dari 30 tahun. Namun, ia menilai, kesepakatan seperti itu tidak pernah ditandatangani karena Eropa terus menunda.

Hamad lahir pada 30 Agustus 1959 di Qatar. Ia pernah menjadi Menteri Luar Negeri pada 1993 hingga 2007. Kemudian dari 2007 hingga 2013 ia menjadi perdana menteri.