4 Negara ASEAN Masuk Daftar Hitam Perdagangan Manusia AS

Setelah Malaysia, tiga negara Asia Tenggara lain menyusul masuk daftar hitam Amerika Serikat terkait perdagangan manusia.

Dalam laporan tahunan yang dirilis baru-baru ini, Kementerian Luar Negeri AS memasukkan Vietnam, Kamboja, dan Brunei Darussalam.

Selain negara dari Asia Tenggara, sejumlah wilayah lain juga masuk daftar hitam itu, seperti Makau dan Belarus.

Seorang pejabat senior yang bertugas memerangi perdagangan manusia di Kemlu AS, Kari Johnstone, mengatakan beberapa negara Asia memang turun peringkat.

Lihat Juga : Xi Jinping ke Kampung Uighur: Islam di China Harus Berdasar Sosialis

Negara-negara itu sebelumnya berada dalam daftar pengawasan. Namun, mereka tak menunjukkan kemajuan, hingga akhirnya masuk daftar hitam.

"Sayangnya, ada sejumlah negara tahun ini di kawasan itu [Asia] yang tak melakukan upaya peningkatan," kata Johnstone.

Vietnam

Vietnam diturunkan ke Tingkat 3, karena pemerintah membatalkan tuntutan terhadap pejabat yang diduga terlibat perdagangan manusia tahun lalu.

Laporan itu secara khusus menemukan kesalahan karena Hanoi tak mengambil tindakan terkait perdagangan manusia.

Mereka tampak membiarkan seorang diplomat Vietnam dan anggota staf kedutaan di Arab Saudi yang dituduh terlibat perdagangan beberapa warga negara mereka.

Kamboja

Untuk Kamboja, laporan itu menjelaskan bahwa endemi korupsi menghambat upaya untuk membantu ribuan orang, termasuk anak-anak, dari perdagangan manusia.

Mereka kerap dikirim ke tempat hiburan, lokasi pembakaran batu bata, dan operasi penipuan virtual.

"Pihak berwenang sering mengabaikan, menyangkal, atau meremehkan pelanggaran ketenagakerjaan termasuk pekerja anak paksa di pabrik dan di tempat pembakaran batu bata," demikian bunyi laporan itu.

Pihak berwenang bekerja sama dengan produsen batu bata untuk menangkap, memenjarakan, dan mengembalikan pekerja kontrak yang berusaha melarikan diri.

[Gambas:Video CNN]

Brunei Darussalam

Pemerintah Brunei tak memenuhi standar minimal penghapusan perdagangan manusia dan tak mengambil langkah yang signfikan.

Menurut laporan itu, selama lima tahun berturut-turut, pemerintah tidak menghukum pelaku yang terlibat dalam perdagangan manusia di bawah undang-undangnya.

Selama dua tahun berturut-turut, pemerintah juga tak mengidentifikasi korban perdagangan manusia.

"Pemerintah terus menahan, mendeportasi, dan menuntut calon korban atas kejahatan tanpa menggunakan pendekatan yang berperspektif korban guna membedakan apakah pelaku perdagangan memaksa korban untuk melakukan perbuatan melawan hukum," bunyi laporan itu.

Lihat negara lain yang masuk daftar hitam di halaman selanjutnya >>>

Makau juga masuk dalam daftar hitam perdagangan manusia AS. Laporan itu menyebutkan bahwa pihak berwenang Makau tak menyediakan layanan bagi korban perdagangan manusia selama tiga tahun berturut-turut.

Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, mengatakan bahwa jika melihat laporan ini, akan terpampang beragam potret masalah di luar negeri.

Namun menurutnya, korupsi merupakan landasan utama perdagangan manusia bisa terjadi. Ia pun mendesak AS agar melakukan diplomasi agar negara-negara tersebut tak lagi membiarkan perdagangan manusia.

"Karena kita menyelesaikan isu seperti perubahan iklim, korupsi melalui diplomasi, kami juga harus mengatasi bagaimana mereka bersinggungan dengan perdagangan manusia," ucap dia, seperti dikutip South China Morning Post.

Lihat Juga : Menlu China dan AS Bertemu di Bali, Bahas Isu Kontroversial

Kemlu AS memang rutin merilis laporan mengenai dugaan perdagangan manusia di berbagai negara setiap tahun. Laporan ini juga kerap menyinggung sekutu dekat mereka dan menyebabkan gesekan.

Mereka akan menjatuhkan sanksi ke negara-negara yang masuk daftar hitam di Tingkat 3. Namun, AS kerap mengabaikan hukuman untuk negara-negara sahabat yang menjanjikan perbaikan.

Vietnam, Makau, dan Brunei menyusul Malaysia yang lebih dulu masuk ke daftar hitam perdagangan manusia AS pada 2009 lalu.

Tahun lalu, Afghanistan, Kuba, Guinea. Iran, Myanmar, Korea Utara, Nikaragua, rusia, Sudan Selatan, Suriah, Turkmenistan, dan Venezuela juga masuk dalam daftar ini.