Bagaimana Kehidupan dan Karakter Generasi Milenial-Z di Korea Utara?

Familier dengan Ekonomi Pasar dan Dunia Digital

Selain itu, generasi jangmadang dikabarkan lebih familier dengan ekonomi pasar ketimbang sistem rasio sosialis.

Mereka juga disebut lebih mampu menggunakan perangkat digital.

Lihat Juga : Iran Punya Satelit Pegintai Baru, Bisa Bikin Israel-AS Waswas

Meski begitu, generasi muda Korut yang kabur dari negara itu mengatakan mereka tak bahagia. Banyak dari mereka mengatakan anak-anak dari elite partai berkuasa dan pejabat tinggi tak pernah dihukum mesti mereka menonton video dari Korsel.

Mereka menilai hanya orang-orang lemah yang dihukum. Tak hanya itu, mereka melihat dunia dalam video Korsel lebih bebas dan setara.

Para generasi muda tersebut juga merasa mereka hidup di dunia yang diskriminatif, dengan pemerintahan yang terus mengontrol mereka tanpa memberikan apapun.

Pandangan ini kemudian menjadi salah satu alasan kesetiaan generasi jangmadang ke partai berkuasa Korut lebih lemah.

Lihat Juga : KILAS INTERNASIONAL Media Asing Sorot Sambo Tersangka hingga Surat Kim Jong Un untuk Trump

Sebelumnya, The Diplomat sempat melaporkan bahwa pemerintah Korut menindak tegas warga negaranya yang memiliki ataupun mendistribusi konten asing.

Korut sempat menghukum mati satu warganya karena menyelundupkan dan menjual USB berisikan film Netflix ternama, yakni berjudul 'Squid Game,' pada 2021.

Tak hanya itu, enam murid yang ketahuan menonton seri tersebut dijatuhi hukuman kerja paksa selama lima tahun.

Bahkan, Kim Jong Un selaku pemimpin tertinggi negara itu, menilai budaya K-Pop sebagai 'kanker ganas.'

Lihat Juga : Media Asing Soroti Ferdy Sambo jadi Tersangka Pembunuhan Brigadir J

Korut juga memiliki Undang-Undang tentang Penghapusan Pemikiran dan Budaya Reaksioner pada 2020. Dalam aturan tersebut, kepemilikan dan distribusi konten asing dapat dikenakan hukuman kamp kerja paksa hingga 15 tahun.

Tujuan utama hukum itu adalah untuk mengontrol pemikiran dan sikap populasi di Korut.

Berdasarkan pemberitaan pemerintah Korut, Rodong Sinmun, pemerintah Pyongyang memandang pertengkaran ideologis dan budaya dapat dimaknai sebagai perang tanpa senjata. Perang ini dinilai mampu membawa dampak yang lebih serius ke komunitas ketimbang perang di medan tempur.