Kenapa Rusia Semakin Keteteran di Ukraina?

Rusia terlihat semakin kewalahan seperti kurang pasukan dalam menghadapi serangan Ukraina di beberapa wilayah yang mereka duduki.

Dilaporkan sebelumnya, pasukan Ukraina berhasil merebut wilayah Kharkiv yang sempat dikuasai Rusia pada pertengahan September.

Lihat Juga : Apakah Partai Komunis China Melarang Agama?

Beberapa hari setelahnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan mobilisasi parsial yang memaksa warga dalam kategori tertentu untuk mengikuti wajib militer.

Kebijakan ini ditentang oleh warga Rusia, dengan banyak dari mereka melangsungkan demo. Sementara itu, beberapa lainnya memilih kabur dari Negeri Beruang Merah.

Sebagaimana diberitakan CNN, Kremlin sejauh ini menolak ide mobilisasi massal. Pengamat Rusia juga menilai Putin tak bakal menerapkan itu.

[Gambas:Video CNN]

Terjebak Istilah 'Operasi Militer'

Alasannya, Putin dinilai tahu bahwa penerapan mobilisasi massal ini terbukti tak populer. Langkah itu juga berpotensi mengubah citra "operasi militer khusus" yang ditampilkan Rusia saat ini sebetulnya adalah perang.

Lihat Juga : Korut Beberkan Alasan Luncurkan Rudal Lewati Jepang

Pendapat ini juga diyakini oleh peneliti Pusat Strategis dan Studi Internasional (CSIS) Waffaa Kharisma.

"Kalau Rusia menambah mobilisasi terlalu besar, mereka akan keluar dari narasi 'operasi militer khusus' yang selama ini dipertahankan. Makin bisa dikritik dan makin tidak bisa dibela negara negara yang selama ini ragu menekan," kata Waffaa ketika dihubungi CNNIndonesia.com pada Selasa (4/10).

Menurut Waffaa, langkah tersebut tidak akan populer di dalam Rusia, pun mengganggu "stabilitas negaranya sendiri."

Selain itu, Waffaa mengungkapkan bahwa sejak Putin mengumumkan mobilisasi parsial, keresahan mulai terjadi di dalam negeri Rusia.

"Sejak pengumuman mobilisasi parsial, di dalam negeri Rusia sudah banyak keresahan. Jumlahnya belum begitu jelas akan seberapa besar yang ditarik. Apalagi kan dalam implementasinya banyak juga isu terkait siapa orang yang bisa ditarik [isu drafting]," kata Waffaa.

Lihat Juga : China Hadapi Krisis Baru, Generasi 'Kaum Rebahan'

Senada dengan pendapat Waffaa, pengamat hubungan internasional dari Universitas Pelita Harapan Yosef Djakababa menilai kebijakan mobilisasi ini membuat banyak warga Rusia pergi ke negara lain.

"Kebijakan ini menimbulkan efek banyaknya warga Rusia yang kemudian mengungsi keluar Rusia, seperti ke Finlandia dan Georgia, untuk menghindar dari kewajiban masuk ke dinas militer untuk dikirim ke Ukraina," kata Yosef ketika dihubungi CNNIndonesia.com pada Selasa (4/10).

Berkaitan dengan hubungan status operasi militer khusus Rusia dalam perang Ukraina, Yosef berpendapat istilah tersebut digunakan untuk "melegitimasi" invasi Moskow.

Lihat Juga : Raja Charles Berduka Tragedi Kanjuruhan, Kirim Pesan Khusus ke Jokowi

"Hal tersebut juga untuk menghindari implikasi legal yg mungkin saja terjadi. Jadi saya pikir tidak terlalu berhubungan dengan jumlah serdadu yg mereka kirim," tutur Yosef ketika ditanya apakah status operasi militer khusus ini membuat Rusia 'terbatas' mengirim pasukannya.

Yosef juga menjelaskan implikasi legal yang dimaksud adalah, "Dalam hukum internasional tidak diperbolehkan menginvasi sebuah negara yg berdaulat."

"Jadi bahasa politik yang digunakan tidak menggunakan kata-kata tersebut. Sehingga bahasa atau istilah yang muncul adalah 'operasi militer khusus'."

Lanjut baca di halaman berikutnya...

Moral Pasukan Rusia Melemah

Lantas, apa yang membuat Rusia tampak kewalahan dan "buru-buru" merekrut warganya ke dalam wajib militer?

Yosef mengatakan salah satu penyebabnya adalah karena moral serdadu Rusia yang kurang dan kemudian memengaruhi performa mereka di lapangan.

"Kemampuan militer Rusia memang luar biasa dari segi jumlah tentara dan kualitas alutsistanya, namun kedua faktor tersebut tidak akan cukup apabila tidak disertai moral tempur serdadu yang baik dan motivasi yang tinggi," ujar Yosef.

Lihat Juga : Siapa Saja Pejabat Andalan Xi Jinping di China Sekarang?

"Ditambah manajemen pengerahan angkatan bersenjata yang disinyalir buruk dan ketinggalan zaman untuk zaman modern saat ini. Kemudian juga ada faktor kepemimpinan di lapangan yang kurang mumpuni sehingga seringkali eksekusi strategi militer di lapangan tidak terlaksana dengan baik," lanjutnya.

Sementara itu, Direktur Program Keamanan Transatlantik di Pusat Keamanan Amerika Baru (CNAS), Andrea Kendall-Taylor, berpendapat salah satu penyebab Rusia kewalahan mengatasi perlawanan Ukraina adalah intelijen dan pemantauan pihak Moskow yang buruk.

"Saya pikir kita telah melebih-lebihkan kemampuan Rusia untuk melakukan beberapa hal tertentu yang tampak seperti tugas pokok," kata Kendall-Taylor dalam wawancara dengan The New York Times.

"Tak hanya mereka tak melakukan pemantauan dan intelijen dengan baik, muncul pula informasi terkait ketidakmampuan pihak Rusia untuk menggunakan kesempatan kala muncul," lanjutnya.

Lihat Juga : 48 Orang Tewas dalam Bentrok Antar-Suku di Sudan

"Maka dari itu, saya berpikir banyak dari ini yang berhubungan dengan komando dan kontrol [Rusia]."

Selain itu, Kendall-Taylor menilai Putin bergerak menginvasi Ukraina lewat asumsi yang salah.

"Putin melakukan operasi dengan asumsi yang sangat salah. Para diktator personalis berbuat salah. Jadi yang utama, Putin dan Rusia sangat salah paham akan Ukraina," tuturnya.

"Putin percaya mereka [Rusia] dapat menguasai Kyiv, menggulingkan rezim [Ukraina], dan seluruh negara bakal hancur bak rumah kartu. Di sana mereka sangat salah paham terkait Ukraina."

Menurutnya, Ukraina telah membentuk identitas nasional yang lebih kuat sejak 2014 dan memiliki komitmen untuk lebih mendekat ke Barat.