China salah satu negara yang punya kerja sama kuat di bidang ekonomi dengan Indonesia. Negara ini juga menjadi mitra dagang terbesar Indonesia pada 2021 lalu. Volume perdagangan antara kedua negara mencapai US$110 miliar.
Di tahun yang sama,Beijing juga merupakan investor asing terbesar ketiga di Indonesia dengan nilai investasi mencapai US$3,2 miliar
Selain itu, China dan Indonesia memiliki banyak proyek yang sedang dikerjakan bersama sebagaimana tertuang dalam Belt and Road Initiative (BRI).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Oleh karena itu, Jakarta tampak pikir-pikir untuk 'memusuhi' Beijing.
"Jakarta berhati-hati agar tak menarik kemarahan Beijing karena takut akan konsekuensi ekonomi," lanjut Grossman.
Lihat Juga :![]() Kilas Internasional Biden Marah Saudi Pangkas Minyak hingga Warga Rusia Mau 'Jadi' Yahudi |
Menanggapi sikap RI yang menolak usulan itu, Direktur Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri Indonesia, Achsanul Habib, buka suara.
"Mengapa kita posisi menolak? Adalah karena kita tidak ingin adanya politisasi Dewan HAM yang digunakan untuk tujuan-tujuan yang terkait misalnya dengan rivalitas politik," kata Habib, saat konferensi pers 6 Oktober.
Habib juga menekankan bahwa yang paling penting dalam penyelesaian isu HAM suatu negara merupakan upaya nasional.
"Itu harus national-led effort yang diutamakan secara inklusif dengan melibatkan para pihak yang ada di dalam negara tersebut," ujar Habib lagi.
Habib juga menjelaskan, bahwa Indonesia telah berkonsultasi dengan anggota dewan Organisasi Kerjasama Islam (OKI), untuk mendiskusikan masalah tersebut.
Beberapa dari anggota organisasi itu seperti Pakistan, Senegal, Qatar, Sudan dan Uni Emirat Arab juga menolak resolusi tersebut.
Sementara itu, negara yang memilih abstain yakni India, Malaysia, Brasil, Meksiko, dan Ukraina.
China merupakan anggota tetap Dewan Keamanan, resolusi ini menjadi catatan 'hitam' pertama Beijing masuk daftar agenda dewan.
"Kami tak akan pernah menyerah tetapi kami benar-benar kecewa dengan reaksi negara-negara Muslim," kata presiden Kongres Uygur Dunia, Dolkun Isa.
Seorang profesor riset di Institut Korea untuk Studi Asean dari Universitas Studi Luar Negeri Busan, Muhammad Zulfikar Rahmat, mengatakan diplomasi Islam Beijing yang kuat di Indonesia adalah faktor lain yang berkontribusi terhadap suara penolakan usulan di PBB.
"Dalam beberapa tahun terakhir China melakukan upaya untuk mempertahankan citranya soal masalah Xinjiang, termasuk dengan menjalin hubungan dekat dengan organisasi Muslim seperti Nahdlatul Ulama [NU] dan Muhammadiyah," kata Muhammad.
Upaya ini termasuk mengundang anggota Muhammadiyah dan NU ke Xinjiang pada 2014, 2016 dan 2019. China juga disebut menyediakan dana dan beasiswa mahasiswa untuk lembaga organisasi dan pesantren.
"Saya pikir ini bekerja dengan sangat baik karena beberapa orang berbicara kepada media dan menggambarkan masalah ini dengan cara yang sesuai dengan narasi China," ujar dia.
(isa/bac)