Sejarah Ribut-ribut AS vs Saudi di Era Pangeran MbS
CNN Indonesia
Jumat, 21 Okt 2022 19:05 WIB
Bagikan:
URL berhasil disalin
Presiden AS Joe Biden saat diterima Putra Mahkota Saudi Pangeran Mohammed bin Salman. (AFP/MANDEL NGAN)
Jakarta, CNN Indonesia --
Amerika Serikat dan Arab Saudi kini tengah berkonflik terkait pengurangan produksi minyak. Kedua negara ini memang memiliki hubungan yang pasang surut.
Beberapa pekan lalu, Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi (OPEC+) menyatakan akan memangkas target produksi minyak sebesar dua juta barel per hari.
Keputusan ini membuat AS murka. Presiden Joe Biden sampai-sampai menilai Riyadh bekerja sama dengan Moskow untuk mengurangi produksi minyak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Biden lalu menekankan Saudi bakal menerima konsekuensi terkait keputusan tersebut.
Terlepas dari konflik minyak ini, sebetulnya AS dan Saudi memiliki riwayat hubungan yang mesra. Namun, berubah setelah Saudi di bawah pimpinan Putra Mahkota Mohammed bin Salam (MbS).
Berikut sejarah ribut-ribut AS dan Saudi di era Xi Jinping:
Saudi merilis pernyataan berisi penolakan terhadap laporan AS soal tuduhan ke MbS sebagai dalang pembunuhan Khashoggi.
Di tahun yang sama, AS setuju menjual rudal senilai $US650 juta atau Rp9,3 triliun ke Arab Saudi.
Persetujuan itu memungkinkan Saudi membeli hingga 280 rudal canggih jarak menengah AIM-120C dan peralatan terkait untuk mengisi kembali pasokan rudal yang ada.
2022
Pada Juni lalu, Biden mengatakan Saudi menunjukkan kepemimpinan yang berani dengan mendukung perpanjangan gencatan senjata di Yaman.
Sebulan setelahnya, orang nomor satu AS itu berkunjung ke Saudi.
Menurut Biden, kunjungan ini bertujuan untuk menyatukan kembali hubungan kedua negara.
Selain itu, tujuan Biden melawat ke Saudi untuk meminta bantuan di tengah harga minyak yang sedang tinggi.
Ia juga akan mendorong upaya mengakhiri perang di Yaman, dan meminimalisir pengaruh Iran di Timur Tengah.
Saudi sementara itu, menyambut kunjungan Biden. Riyadh disebut sepakat menambah 50 persen produksi minyak pada Juli dan Agustus.
Namun, pada awal Oktober, OPEC memutuskan akan mengurangi produksi minyak demi kepentingan ekonomi.
Biden pun langsung mengecam keputusan OPEC yang dipimpin Saudi dan menilainya bermuatan politik. AS bahkan menuduh Saudi cenderung ke pihak Rusia karena memutuskan pangkas produksi minyak bertentangan permintaan pemerintah Biden.
Saudi kemudian membantah bahwa pemangkasan produksi minyak bermotif politik seperti yang dituduhkan Washington.
Jakarta, CNN Indonesia --
Amerika Serikat dan Arab Saudi kini tengah berkonflik terkait pengurangan produksi minyak. Kedua negara ini memang memiliki hubungan yang pasang surut.
Beberapa pekan lalu, Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi (OPEC+) menyatakan akan memangkas target produksi minyak sebesar dua juta barel per hari.
Keputusan ini membuat AS murka. Presiden Joe Biden sampai-sampai menilai Riyadh bekerja sama dengan Moskow untuk mengurangi produksi minyak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Biden lalu menekankan Saudi bakal menerima konsekuensi terkait keputusan tersebut.
Terlepas dari konflik minyak ini, sebetulnya AS dan Saudi memiliki riwayat hubungan yang mesra. Namun, berubah setelah Saudi di bawah pimpinan Putra Mahkota Mohammed bin Salam (MbS).
Berikut sejarah ribut-ribut AS dan Saudi di era Xi Jinping:
Saudi merilis pernyataan berisi penolakan terhadap laporan AS soal tuduhan ke MbS sebagai dalang pembunuhan Khashoggi.
Di tahun yang sama, AS setuju menjual rudal senilai $US650 juta atau Rp9,3 triliun ke Arab Saudi.
Persetujuan itu memungkinkan Saudi membeli hingga 280 rudal canggih jarak menengah AIM-120C dan peralatan terkait untuk mengisi kembali pasokan rudal yang ada.
2022
Pada Juni lalu, Biden mengatakan Saudi menunjukkan kepemimpinan yang berani dengan mendukung perpanjangan gencatan senjata di Yaman.
Sebulan setelahnya, orang nomor satu AS itu berkunjung ke Saudi.
Menurut Biden, kunjungan ini bertujuan untuk menyatukan kembali hubungan kedua negara.
Selain itu, tujuan Biden melawat ke Saudi untuk meminta bantuan di tengah harga minyak yang sedang tinggi.
Ia juga akan mendorong upaya mengakhiri perang di Yaman, dan meminimalisir pengaruh Iran di Timur Tengah.
Saudi sementara itu, menyambut kunjungan Biden. Riyadh disebut sepakat menambah 50 persen produksi minyak pada Juli dan Agustus.
Namun, pada awal Oktober, OPEC memutuskan akan mengurangi produksi minyak demi kepentingan ekonomi.
Biden pun langsung mengecam keputusan OPEC yang dipimpin Saudi dan menilainya bermuatan politik. AS bahkan menuduh Saudi cenderung ke pihak Rusia karena memutuskan pangkas produksi minyak bertentangan permintaan pemerintah Biden.
Saudi kemudian membantah bahwa pemangkasan produksi minyak bermotif politik seperti yang dituduhkan Washington.
