5 Tanda Arab Saudi Menuju Negara Terbuka

CNN Indonesia

Minggu, 23 Okt 2022 12:06 WIB

Jakarta, CNN Indonesia --

Dikenal sangat konservatif, kini Arab Saudi mengubah haluan menjadi lebih moderat dengan sederet program andalan.

Putra Mahkota Saudi, Mohammed bin Salman (MbS), menyusun program-program tersebut untuk mencapai target dalam Visi 2030.

Visi 2030 merupakan kerangka strategi dan misi Saudi mengurangi ketergantungan negara pada minyak sebagai sumber utama pemasukan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mereka mendiversifikasi ekonomi dengan mengembangkan sektor pendidikan, kesehatan, hingga pariwisata.

Lihat Juga :

4 Pemuka Agama Islam yang Dibui Saudi, Apa Saja Sebabnya?

Gebrakan itu membuat sejumlah pihak menilai Saudi bergerak menuju negara yang lebih terbuka ketimbang sebelumnya.

Berikut tanda-tanda Saudi menuju negara terbuka.

1. Bikin kota "surga alkohol"

Arab Saudi dilaporkan berencana menjadikan kota futuristik Neom sebagai "surga alkohol."

Di Neom, Saudi akan mengizinkan penjualan dan konsumsi minuman anggur, cocktails, hingga sampanye di sebuah resor, demikian menurut dokumen pemerintah Saudi yang ditinjau Middle East Journal.

Neom merupakan bagian dari mega proyek Saudi di Pulau Sindalah dekat Laut Merah. Resor ini rencananya dibuka pada 2023 mendatang.

2. Izinkan pemakaian bikini di pantai tertentu

Arab Saudi mengizinkan pengunjung memakai bikini di kawasan pesisir di King Abdullah Economic City.

Menurut laporan AFP, kawasan itu merupakan area yang dibuka untuk turis. Para turis juga boleh datang berpasangan.

Para wisatawan juga disebut boleh mengenakan pakaian renang bahkan bikini di kompleks hotel atau jalanan.

[Gambas:Video CNN]

3. Perayaan Natal secara terbuka

Beberapa warga asing yang tinggal di Arab Saudi mengatakan kepada Arab News bahwa perayaan Natal semakin meriah di negara itu.

Saat Natal pada Desember 2021 lalu, tampak kafe hingga restoran menggunakan dekorasi salju berhiaskan berlian dan ornamen Natal lainnya. Para ekspatriat di Saudi juga merayakan Natal secara bersama.

Menurut pengakuan salah satu warga asing di Saudi, di tahun-tahun sebelumnya perayaan Natal senyap, ketat, dan tertutup.

4. Pelonggaran untuk perempuan

MbS juga mengeluarkan sederet pelonggaran kebijakan bagi perempuan di Arab Saudi.

Awal 2021 lalu, misalnya, Saudi mengizinkan perempuan yang berusia di atas 18 tahun mengubah nama mereka tanpa mengantongi izin wali, berdasarkan laporan Middle East Monitor.

Pada 2019, pihak berwenang juga mencabut pembatasan perjalanan bagi perempuan. Dalam aturan itu pula, perempuan di atas 21 tahun diizinkan mengajukan paspor dan bepergian dengan bebas, padahal sebelumnya harus didampingi wali.

Arab Saudi juga melakukan terobosan mengakhiri kebijakan kontroversial dengan mengizinkan perempuan menyetir mobil pada 2017.

Pada Februari 2021 lalu, pemerintah Saudi juga membuka pendaftaran Angkatan Bersenjata bagi perempuan. Mereka yang berusia 21 hingga 40 tahun boleh mendaftar.

Saudi Gazette melaporkan bahwa pada September 2021, Saudi meluluskan angkatan pertama tentara perempuan dari Pusat Pelatihan.

Lihat Juga :

4 Rencana Gila MbS Ubah Gurun Saudi Jadi 'Surga Dunia' Ala Las Vegas

5. Izinkan konser dan bioskop

Saudi mengizinkan konser dan bioskop beroperasi di negara itu setelah tiga dekade dilarang.

Musisi dunia, seperti Mariah Carey dan Black Eyed Peas, disebut pernah tampil di Saudi.

Namun di tengah upaya reformasi itu, Saudi kerap menangkap orang-orang yang melancarkan kritik terhadap kerajaan.

Pengamat kajian Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Yon Machmudi, mengatakan Saudi masih belum cukup moderat.

"Masih belum [moderat]. Dari aspek norma agama dan sosial Saudi menjadi lebih moderat tetapi sisi politik masih otoritarian," kata Yon saat dihubungi CNNIndonesia.com pada Agustus lalu.

Senada, pengamat hubungan internasional dari Universitas Muhammadiyah Riau, Fahmi Salsabila, mengatakan usaha untuk tampak moderat tak sejalan dengan kondisi di dalam negeri.

Ia menegaskan bahwa Saudi hanya ingin dianggap terbuka terhadap dunia luar. Namun, dalam hal kebebasan berpendapat tetap tak ada ruang barang sejengkal.

"Upaya menuju moderat tak selaras dengan kebijakan dalam negeri yang justru masih represif terhadap kritikan rakyatnya," ucap Fahmi.