Bagaimana Rezim Erdogan Bungkam Warga Turki di Media Sosial?

2. Pakai UU turunkan konten

Pemerintah Turki juga menggunakan undang-undang (UU) untuk menurunkan konten yang dianggap berbahaya.

Turki menjadi negara nomor wahid dalam meminta penghapusan konten Twitter, dan ini berlangsung selama bertahun-tahun.

Di bawah kepemilikan Elon Musk, permintaan penghapusan konten dari Turki meningkat.

Lihat Juga : Kilas Internasional Junta Myanmar Bakar Warga hingga Sengit Pilpres Turki Lanjut Putaran 2

Menurut database yang melacak permintaan penghapusan konten Twitter, Lumen, pada April 2023 rata-rata permintaan penghapusan konten hingga 89 persen.

Sebelum tahun tersebut, Turki memang sudah menjadi negara dengan tingkat permintaan penghapusan konten Twitter yang tinggi.

3. Bikin operasi akar rumput sendiri

Twitter juga bisa sangat bermanfaat bagi Turki untuk menciptakan buzzer yang pro-pemerintah.

Berdasarkan laporan Wall Street Journal pada 2013, pemerintah Turki membuat tim media beranggotakan 6.000 akun di media sosial untuk mempromosikan program pemerintah.

Twitter tak tertarik dengan praktik tersebut dan menghapus akun yang melanggar ketentuan. Namun, menurut para pengamat langkah itu efektif bagi partai yang diketuai Erdogan, Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), dalam mempromosikan pandangannya.

Lihat Juga : Rusia Makin Garang Bikin Rudal Balistik Antarbenua Terbaru

Berdasarkan hasil penelitian berjudul Operasi Informasi di Turki: Ketahanan Manufaktur dengan Akun Twitter Gratis menunjukkan media sosial itu efektif dalam memainkan akun media sosial pro-pemerintah Turki.

"Ini termasuk sinyal eksplisit untuk meningkatkan aliansi dan visibilitas, seperti tagar dan grup akun nasional, yang kami duga juga digunakan untuk melibatkan warga biasa dan muncul sebagai dukungan pemerintah akar rumput," demikian laporan penelitian.