Putin Larang Pejabat Resign selama Perang Ukraina, Dicap Pengkhianat

Pemerintah Rusia melarang para pejabat senior mengundurkan diri dari jabatan selama perang di Ukraina. Tiap upaya pengunduran diri akan dianggap sebagai pengkhianatan.

Outlet berita independen Rusia, Vazhnye Istorii, mengatakan setidaknya dua gubernur telah berusaha untuk mengundurkan diri sejak dimulainya invasi Presiden Rusia Vladimir Putin di Ukraina. Namun upaya itu dihentikan karena ancaman tindakan pidana.

"Ada banyak yang ingin meninggalkan jabatan mereka sejak awal perang. Tapi jika semua orang pergi, kendali akan hilang," kata dua sumber itu seperti dikutip dari Newsweek.

Pemerintah Rusia menganggap upaya pengunduran diri para pejabat sebagai pengkhianatan. Hal ini terutama berlaku atas para pegawai negeri.

Sebelumnya petugas dari badan keamanan Federal Security Service (FSB) mengeluh karena tidak diizinkan untuk resign, padahal kontraknya sudah berakhir.

"Namun fakta larangan tersebut juga berlaku untuk pegawai negeri sebelumnya tidak diketahui," kata sumber itu.

Izin pengunduran diri hanya bisa diberikan dengan alasan tertentu, misalnya alasan kesehatan atau terganjal kasus korupsi.

Bahkan menurut sumber tersebut, banyak pejabat rela membayar demi mendapat kesempatan untuk 'mundur diam-diam tanpa diketahui'.

Sebelum Putin dan pasukan militernya melancarkan invasi besar-besaran di Ukraina, pengunduran diri pejabat juga kerap dipersulit.

"Setiap kasus diputuskan secara individual. Tetapi tren keseluruhan tetap ada, para pejabat harus tetap ada pada posisi mereka," ungkap sumber lain kepada media independen, Meduza.