Tuvalu masuk dalam daftar negara Pasifik yang mendukung kemerdekaan Papua sejak lama. Dikutip dari The Guardian News, Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Sawai, menuntut Dewan Hak Asasi Manusia PBB menyelidiki pelanggaran HAM di Papua Barat.
Charlot menegaskan bahwa masyarakat Papua Barat harus diberikan kebebasan menentukan nasib sendiri tanpa adanya tekanan kolonialisme. Pemerintahan Tuvalu mengajak negara Australia dan Selandia Baru turut serta dalam tuntutannya.
Pemerintah Nauru berkomitmen untuk terus mendukung kemerdekaan Papua. Presiden Nauru, Baron Waqa, menyampaikan pada perayaan 50 Tahun kemerdekaan Nauru terkait dukungan sepenuhnya atas kemakmuran Papua dan Papua Barat, dilansir dari RNZ News.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bahkan pada Tahun 2000, perwakilan Papua Barat telah diberi status anggota delegasi resmi Nauru di KTT PIF. Pemerintah Nauru berusaha memasukkan konflik Papua kedalam topik pembahasan forum internasional menurut Pacific Islands Forum Secretariat.
Presiden Kepulauan Marshall, David Kabua, mendesak PBB untuk tidak menyerah akan tujuannya untuk memperhatikan kelompok-kelompok tertinggal. Dilaporkan oleh Pusat Hak Asasi Manusia Papua Barat, PBB berkewajiban memenuhi tujuan organisasi pada Tahun 2030 "Tidak ada yang meninggalkan siapapun".
Dengan tujuan ini, UNHCR harus mengawasi negara-negara kuat agar tidak merampas HAM masyarakatnya.
Dukungan kemerdekaan Papua juga datang dari Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Hon Manasseh Sogavare. Hon berjanji untuk mengupayakan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) bergabung dalam Pacific Island Forum.
Perdana Menteri Hon pernah berencana menunjuk langsung perwakilan Papua Barat yang akan bergabung dalam forum internasional negara-negara pasifik.
"West Papua tetap menjadi jantung Pemerintahan Koalisi Demokratik untuk Perubahan dan akan mendukung ULMWP dan rakyat West Papua dalam perjuangan mereka untuk mendapatkan pengakuan internasional," kata Sogavare dikutip dari Solomon Times.
"Pemerintah Kepulauan Solomon di bawah kepemimpinan Pemerintahan Koalisi Demokratik untuk Perubahan akan menunjuk Utusan Khusus untuk West Papua dan juga akan mengupayakan penerimaan West Papua ke Sekretariat Forum Kepulauan Pasifik," lanjutnya.
Sogavare juga meyakinkan masyarakat Papua untuk terus mendukung keanggotaan mereka dalam Melanesian Spearhead Group.
(tim/bac)