Saudi 'Ngebet' Punya Senjata Nuklir sampai Presiden ICC Diburu Rusia

Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman (MbS), mengatakan negaranya ingin punya senjata nuklir sebagaimana negara tetangga sekaligus musuh bebuyutannya, Iran.

Hal ini disampaikan dalam wawancara dengan Fox News pekan lalu, saat membahas normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel.

Sementara itu Rusia baru-baru ini memasukkan nama Presiden Pengadilan Kriminal Internasional (International Criminal Court/ICC) Piotr Hofmanski ke daftar pencarian orang (DPO), usai mereka menerbitkan surat penangkapan Presiden Vladimir Putin.

Berikut Kilas Internasional yang dirangkum pagi ini, Rabu (27/9).

1. Alasan Arab Saudi Ingin Punya Nuklir

Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman mengatakan Saudi juga harus memiliki senjata nuklir, jika Iran melakukan hal yang sama.

Menurut Pangeran MbS, Saudi perlu nuklir demi alasan keamanan dan untuk menyeimbangkan kekuatan di Timur Tengah.

Sejauh ini hanya Israel yang disebut memiliki nuklir, sementara Iran terus mengembangkan program nuklir dan memperkaya uranium hingga mencapai 83,7 persen.

Meski menginginkan senjata itu, Pangeran MbS memperingatkan soal bahaya senjata nuklir.

2. Tentang MFP, Partai Antirezim Thailand yang Jadi Rujukan Kaesang PSI

Usai secara resmi diangkat sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep menyinggung Move Forward Party (MFP) dalam pidatonya.

Dia mengaku optimis politik bisa dilakukan dengan benar, salah satunya seperti yang dilakukan MFP di Thailand yang juga dikenal sebagai partai anak muda seperti PSI.

"Saya yakin optimisme ini akan menular. Di Thailand saja partai anak muda yang Move Forward Party bisa menang pemilu. Saya yakin optimisme yang sama akan menular. Anak-anak muda akan bangkit datang ke TPS dan mencoblos PSI," ucap Kaesang di Djakarta Theater, Senin (25/9).

3. Putin Diburu, Giliran Rusia Balas Masukkan Presiden ICC ke DPO

Kementerian Dalam Negeri Rusia memasukkan Presiden Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) Piotr Hofmanski ke dalam daftar pencarian orang (DPO).

Berdasarkan database daring Kemendagri Rusia, Hofmanski "dicari atas dasar pasal KUHP".

Kendati begitu, tak ada penjelasan lebih lanjut mengapa Hofmanski diinginkan Kremlin.

Ini merupakan aksi balasan Moskow usai ICC menerbitkan surat perintah penangkapan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Komisaris Hak Anak Maria Lvova-Belova kepada negara-negara anggota pada Maret.

Putin dan Lvova-Belova dituding mendeportasi paksa anak-anak Ukraina ke Rusia sejak invasi dimulai 2022 lalu.