5 TKI Dipecat Perusahaan usai Diduga Korban Pungli Pekerja ke Inggris

Lima warga negara Indonesia (WNI) diduga menjadi korban penipuan rekrutmen pekerja migran di perkebunan di Inggris.

Dalam laporan eksklusif The Guardian yang rilis pada Minggu (21/7), sejumlah WNI ini disebut telah membayar ribuan pound sterling untuk bisa dikirim bekerja di perusahaan perkebunan di Inggris. Namun, mereka mendadak dirumahkan oleh perusahaan yang merekrut lantaran dianggap "lelet" dalam bekerja.

Lihat Juga : Kamala Harris Kantongi Dukungan dari Demokrat untuk Maju Pilpres AS

Salah satu warga Indonesia yang diwawancarai The Guardian mengatakan ia sampai harus menjual tanah keluarga hingga sepeda motor orang tuanya untuk membayar biaya lebih dari £2.000 (Rp41 juta) demi bisa bekerja di Inggris pada Mei lalu.

Menurut laporan koran Inggris tersebut, kelima WNI ini baru tiba di Inggris sekitar pertengahan Mei lalu dan dipecat pada 24 Juni. Mereka semua langsung dipulangkan ke Indonesia pada 25 Juni.

Namun, dua dari lima WNI ini dilaporkan kabur ke London dan menolak dipulangkan sesuai jadwal. Mereka kini bekerja di rumah pengemasan usai mendapatkan bantuan dari aktivis kesejahteraan pekerja migran di Inggris.

Lembaga Pengawas Eksploitasi Buruh Inggris kini tengah menyelidiki dugaan bahwa para pekerja ini merupakan korban penipuan rekrutmen tenaga kerja. Lembaga itu menyebutkan penyelidikan awal mengungkap bahwa para pekerja harus membayar biaya tambahan ilegal hingga £1.100 oleh sebuah organisasi di Indonesia yang mengklaim bisa membawanya ke Inggris lebih cepat.

Lihat Juga : Deret Insiden Blunder Joe Biden sebelum Mundur dari Pilpres AS

Biaya itu di luar biaya£1.000 untuk tiket pesawat, pengurusan visa, dan biaya perekrutan berlisensi.

The Guardian telah berbicara kepada empat pekerja yang dipecat dan tiga kasus di antaranya menunjukkan bukti pembayaran biaya ke pihak ketiga (agen penyalur) sebagai tambahan dari biaya di atas.

Pada 2022 lalu, The Guardian juga berhasil mengungkap kasus serupa, di mana sekelompok pekerja migran dari Indonesia datang ke Inggris dengan utang hingga £5.000 kepada broker asing ilegal.

Utang itu berasal dari pihak ketiga dan AG, suatu agensi penyalur tenaga kerja di Inggris yang sudah tidak memiliki lisensi sebagai sponsor pekerja musiman.

Tuduhan atas pembayaran pungutan liar di Indonesia ini pun menimbulkan pertanyaan tentang risiko eksploitasi dalam skema pekerja musiman yang memungkinkan pekerja dari luar negeri mendapatkan visa enam bulan untuk bekerja di pertanian dan perkebunan Inggris.

Alasan pemecatan

Sebuah perusahaan perkebunan di Hereford, Haygrove, mengatakan telah memberikan surat peringatan kepada lima pekerja itu mengingatkan mereka soal kecepatan dalam memetik buah sebelum pemecatan.

Surat itu diserahkan antara lima hingga enam minggu setelah mereka mulai bekerja. Sehari setelahnya, mereka pun dipesankan tiket penerbangan pulang oleh perekrut mereka.

Para pekerja mengaku mereka ditarget untuk memetik 20 kg buah ceri per jam. Mereka mengaku sulit memenuhi target itu karena jumlah buah yang semakin sedikit dari hari ke hari.

Direktur pelaksana Haygrove, Beverly Dixon, menyampaikan perkebunan secara konsisten harus memberikan upah para pekerja karena kinerja yang buruk dan telah mendukung mereka untuk berusaha meningkatkan kualitasnya.

Ia menyampaikan target ditetapkan berdasarkan standar yang dapat dicapai. Bahkan, menurutnya, mayoritas pemetik buah lain terkadang bisa mencapai target lebih dari dua kali lipat dalam waktu yang ditentukan.

Dugaan praktik pungli

Sejakkasus AG terungkap, Indonesia dianggap negara yang berisiko untuk merekrut pekerja migran ke Inggris. Namun, jalurperekrutan kembali dibuka tahun ini oleh perekrut baru asal Inggris, Agri-HR. Mereka bekerja sama dengan agen di Indonesia, PT Mardel Anugerah, yangsudah punya izin perekrutan ke Inggris. PT MardelAnugerah juga didukung olehKedutaan Besar RI di London, menurut The Guardian.

Namun, para WNI ini menuduh pihak ketiga di Indonesia, Forum Komunikasi PMI Seasonal Worker United Kingdom, sebagai titik masalahnya. Forkomdi sinidisebut menjadi wadah komunikasi bagi orang Indonesia yang ingin bekerja di Inggris.

Para WNI menuduh Forkom merekrut pekerja dan memungut biaya, dengan mengatakan bahwasanggupmengirim mereka ke Inggris lebih cepat. Sementara itu, merekrut tanpa izin adalah tindakan ilegal menurut hukum Inggris dan Indonesia.

Lihat Juga : Bagaimana Strategi Kamala Harris Lawan Donald Trump di Pilpres AS?

Para pekerja mengatakan kepada The Guardian bahwa Forkom mendorong anggotanyamenekan keluargadua WNI yang melarikan diri ke London. Salah satu di antara mereka bahkan mengaku bahwa keluarganya di Indonesiadidatangi ke rumah pada pukul 03.00 dini hari.

Koordinator Forkom, Agus Hariyono, disebut mendorong mereka yang masih berada di Indonesia untuk membantu menekan para pekerja yang kabur di Inggris ini, termasuk meminta mereka mendatangi keluarga para pekerja yang kabur ini. Tekanan itu disampaikan Agus melalui pesan di grup WhatsAppForkom.

Dalam video call lanjutan ke anggota Forkom,Agus diduga meminta pekerja menghapusbukti transaksi uang yang dibayarkan ke forumnya itu.

Agri-HR pun buka suara soal ini dan segera menyelidiki klaim para pekerja Indonesia tersebut.

"Mendengar tuduhan tersebut, Agri-HR segera menghubungi GLAA (Gangmasters and Labour Abuse Authority) dengan permintaan untuk menyelidiki klaim tersebut. GLAA mewawancarai beberapa pekerja pada hari yang sama dan melanjutkan penyelidikan mereka dan wawancara pekerja lebih lanjut telah dilakukan dan dijadwalkan."

Sementara itu,Hariyono mengaku seorang pekerja "menitipankan dana" ke Forkom sebagai deposit. Ia pun mengaku dana tersebutdikirim ke rekeningnya untuk dibayarkan langsung ke PT Mardel Anugerah.

[Gambas:Infografis CNN]

Hariyonojuga berdalih bahwa pihaknya menyampaikan pesan kepada keluarga para pekerja untuk mendorong mereka yang diberhentikan untuk kembali ke Indonesia dan mencegah terulangnyakasus pada 2022.

Perwakilan PT Mardel Anugerah,Delif Subeki, mengatakan pihaknya diperkenalkan ke Forkom oleh Kementerian Tenaga Kerja Indonesia. Subeki mengatakan perusahaannya berkomitmen selalu "memberikan prioritas" kepada anggotanya.

Subekimengaku pihaknya "dengan jelas memberi tahu" para pelamar bahwa mereka tidak menggunakan pihak ketiga mana pun untuk perekrutan dan tidak ada biaya yang harus dibayarkan.

CNNIndonesia.com sudah berupaya meminta keterangan Kementerian Luar Negeri RI melalui Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum RI, Judha Nugraha, terkait kasus ini. Namun, hingga berita ini rilis, Judha belum bisa segera menjawab terkait laporan The Guardian ini maupun kabar soal lima WNI tersebut.