Jakarta, CNN Indonesia -- Rancangan Undang-undang (RUU) One Big Beautifull usulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi perbincangan usai Dewan Perwakilan Rakyat meloloskannya pada Kamis (3/7).
Kelolosan itu menjadi kemenangan legislatif besar bagi Trump di periode kedua. RUU tersebut juga bisa mengguncang AS gila-gilaan dengan jargon Trump Make America Great Again (MAGA).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Usai lolos di meja DPR, Trump dilaporkan akan menandatangani RUU tersebut pada hari ini, Jumat (4/7).
Lalu, apa itu RUU One Big Beautiful Trump yang kontroversial?
Pembatasan Medicaid
RUU itu mencakup pembatasan terhadap perawatan kesehatan yang disubsidi pemerintah Medicaid bagi warga AS berpenghasilan rendah dan penyandang disabilitas.
RUU itu memberlakukan persyaratan kerja bagi sebagian orang dewasa dan lebih sering memberlakukan pemeriksaan kelayakan, demikian dikutip CBS News.
Selain itu, pembatasan tersebut juga berdampak ke pelayanan kesehatan di pedesaan di AS.
Kantor Anggaran Kongres memperkirakan RUU itu mengakibatkan 11,8 juta warga AS kehilangan cakupan pelayanan kesehatan di bawah Medicaid Selama dekade berikutnya.
Namun, dalam situs resmi Gedung Putih, pemerintahan Trump mengeklaim RUU itu tak akan memangkas program Medicaid.
"RUU One Big Beautiful melindungi dan memperkuat Medicaid bagi mereka yang bergantung padanya-wanita hamil, anak-anak, manula, penyandang disabilitas, dan keluarga berpenghasilan rendah-sambil menghilangkan pemborosan, penipuan, dan penyalahgunaan," demikian laporan Gedung Putih.
Keamanan dalam negeri dan imigrasi
RUU itu mencatat lebih dari US$45,6 miliar untuk proyek pembangunan tembok perbatasan. Selain itu ada pula biaya sebesar US$45 miliar untuk memperluas kapasitas penahanan bagi imigran, dan sekitar US$30 miliar untuk perekrutan, pelatihan, dan sumber daya lain untuk Imigrasi dan Bea Cukai AS.
RUU itu juga mencakup biaya minimum US$100 bagi mereka yang mencari suaka, angka tersebut turun dari undang-undang sebelumnya sebesar US$1.000.
Meningkatkan pengurangan pajak negara bagian dan lokal
RUU tersebut juga mencakup peningkatan batas pengurangan pajak negara bagian dan lokal, dari $10.000 menjadi $40.000. Setelah lima tahun, batasnya akan kembali menjadi $10.000.
Sebelum aturan tersebut, pembayar pajak dapat mengurangi semua pajak negara bagian dan lokal dari pajak federal mereka. Namun, beberapa pembuat kebijakan menilai aturan itu terutama menguntungkan pemilik rumah kaya di negara bagian dengan pajak tinggi, seperti New York dan California.
Bersambung ke halaman berikutnya...
Kebijakan Energi Hijau
Donald Trump bisa guncang AS gila-gilaan dengan RUU One Big Beautiful. (REUTERS/Nathan Howard)
RUU itu sebagian besar akan menghentikan sejumlah insentif pajak dari UU Pengurangan Inflasi untuk energi bersih, kendaraan listrik, dan program efisiensi energi yang menguntungkan konsumen.
RUU itu juga akan mengakhiri kredit pajak untuk kendaraan listrik baru dan bekas, pemasangan peralatan pengisian daya EV di rumah dan sistem isolasi atau pemanas dan pendingin hemat energi.
Selain itu, RUU tersebut mengakhiri Dana Pengurangan Gas Rumah Kaca, yang memberikan dana kepada organisasi nirlaba untuk proyek-proyek mengurangi polusi dan emisi gas rumah kaca.
Pembatasan paket bantuan makanan
RUU tersebut masih mengalihkan biaya Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) atau kupon makanan ke beberapa negara bagian. Saat ini, program tersebut didanai sepenuhnya oleh pemerintah federal.
Naikkan pagu utang
Undang-undang tersebut akan menaikkan pagu utang sebesar $5 triliun, melampaui $4 triliun yang ditetapkan dalam RUU awal yang disahkan DPR. Kongres menghadapi tenggat waktu membahas batas utang akhir musim panas ini.
Kredit pajak anak
Kredit pajak anak saat ini sebesar $2.000 akan kembali ke level sebelum tahun 2017 sebesar $1.000 pada tahun 2026. Kredit pajak tersebut akan meningkat secara permanen menjadi $2.200 berdasarkan RUU tersebut, $300 lebih rendah dari kenaikan awal yang disahkan DPR.
Batasan lembur dan potongan tip
RUU tersebut akan memungkinkan individu untuk mengurangi sejumlah tertentu upah tip dan lembur dari pajak mereka. Ketentuan tersebut akan berakhir pada tahun 2028.