Respons Menlu Sugiono soal Malaysia Sebut Ambalat Jadi Laut Sulawesi

Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono buka suara soal heboh penyebutan Blok Ambalat sebagai Laut Sulawesi oleh pemerintahan Malaysia.

Sugiono menyampaikan komentar tersebut usai menghadiri ASEAN Day ke-58 di Sekretariat ASEAN, Jakarta, pada hari ini, Jumat (8/8).

"Itu selesaikan baik-baik. [Lewat] Diplomasi, selesaikan dengan baik-baik," kata Sugiono ke awak media saat ditanya bagaimana respons pemerintah.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan menyebut wilayah maritim yang mencakup Blok ND6 dan ND7 yang terletak di dalam Peta Baru Malaysia 1979 sebagai Laut Sulawesi dan bukan Ambalat, istilah yang dipakai Indonesia.

Blok ND6 dan ND7 merupakan kependekan dari North Deepwater Block 6 dan 7. Kode itu merujuk pada konsesi migas yang diberikan pemerintah Malaysia kepada perusahaan minyak dan gas asal Inggris, Shell, untuk melakukan eksploitasi migas di Ambalat.

"Putusan Mahkamah Internasional (ICJ) tahun 2002 tentang kedaulatan Kepulauan Sipadan dan Ligitan semakin memperkuat posisi wilayah maritim kita di Laut Sulawesi," kata Hasan.

Dia lalu menegaskan setiap terminologi harus digunakan dengan benar dan mencerminkan posisi kedaulatan dan hak hukum Malaysia atas wilayah terkait.

Lebih lanjut, Hasan menyebut Malaysia tetap berkomitmen untuk melindungi kedaulatan, hak berdaulat, dan kepentingannya sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.

"Dan semua pembahasan mengenai hal ini akan dilakukan melalui mekanisme diplomatik, hukum, dan teknis dalam kerangka kerja bilateral yang telah ditetapkan," kata Menlu Malaysia.

Di kesempatan terpisah, Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengatakan Malaysia dan Indonesia soal isu Laut Sulawesi dilakukan secara komprehensif berdasarkan hukum internasional, fakta sejarah, dan mempertimbangkan Sabah.

Dia menyebut hubungan kuat kedua negara harus terus dipelihara untuk menyelesaikan batas laut.

"Kita harus mengadakan diskusi berdasarkan hukum, sejarah, dan dengan persetujuan pemerintah negara bagian (Sabah) dan ini harus dibawa ke Dewan Perwakilan Rakyat Negara Bagian. Itulah persyaratan resminya," kata Anwar saat upacara penutupan Hari Petani, Pemulia, dan Nelayan Nasional 2025 di Joseph Kurup, demikian dikutip Bernama.

Lebih lanjut, Anwar mengatakan Petronas dan Pertamina Indonesia berkolaborasi dalam eksplorasi minyak yang melibatkan perairan Malaysia-Indonesia.

Dalam kunjungan ke Indonesia pada akhir Juli lalu, Anwar juga menegaskan masalah perbatasan harus diselesaikan secara damai melalui negosiasi.

Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, juga menginginkan penyelesaian damai melalui itikad baik dengan Malaysia.

"Kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, ada itikad baik dari dua pihak. Kita jangan, biasalah ada mungkin. Intinya kita mau penyelesaian yang baik," kata Prabowo saat kunjungan ke Bandung pada Kamis.

Indonesia-Malaysia belum mencapai kesepakatan soal perbatasan di wilayah itu. Pemerintah mengklaim Ambalat sepenuhnya milik RI. Sedangkan, Malaysia menyebut area ND6 dan ND7 di Ambalat adalah milik mereka.