Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) memastikan penyelidikan terkait pelanggaran dalam unjuk rasa di Indonesia belakangan ini akan dilakukan secara transparan.
Pernyataan ini menjawab desakan Kantor Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Setiap pelanggaran sedang diselidiki secara transparan," demikian pernyataan Kemlu RI dalam unggahan di X, Rabu (3/9).
Kemlu RI menyebut pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) bagi seluruh warga negara Indonesia. Pemerintah menyesalkan adanya korban dan kerusakan dalam demonstrasi baru-baru ini.
"Indonesia terus berkomitmen untuk melindungi hak asasi manusia bagi seluruh warga negara. Indonesia menghormati kebebasan berkumpul dan berekspresi, tetapi menyesalkan bahwa unjuk rasa baru-baru ini menyebabkan korban dan kerusakan," demikian pernyataan Kemlu RI.
Kemlu RI menyampaikan otoritas akan memastikan penegakan hukum yang adil dan memberikan dukungan kepada korban dan keluarga.
"Mekanisme pengaduan dan pemantauan khusus juga telah ditetapkan," demikian keterangan Kemlu RI.
Pemerintah Indonesia juga siap untuk terlibat secara konstruktif dengan OHCHR terkait hal ini.
"Indonesia siap untuk terlibat secara konstruktif dengan OHCHR untuk terus meningkatkan promosi dan perlindungan hak asasi manusia," tutup Kemlu RI.
Juru bicara OHCHR Ravina Shamdasani pada Senin (1/9) menyoroti aksi demonstrasi di Indonesia yang terjadi sejak pekan lalu. Shamdasani menyadari bahwa unjuk rasa ini diwarnai kekerasan oleh aparat.
Dalam keterangan video, ia menyampaikan bahwa aparat keamanan Indonesia, baik Polri maupun TNI, harus mematuhi hukum yang berlaku dalam menangani demonstran, serta mendorong dilakukannya dialog guna mengatasi kekhawatiran publik.
Shamdasani pada kesempatan itu juga mendesak investigasi cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap semua dugaan pelanggaran hukum HAM internasional, termasuk yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan berlebihan.
Ia juga menggarisbawahi hak media untuk melakukan peliputan secara bebas dan independen.
Demonstrasi pecah di berbagai kota Indonesia selama beberapa hari sejak pekan lalu. Demonstrasi ini mulanya dipicu oleh tingginya gaji dan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di tengah sulitnya perekonomian Indonesia.
Demo kemudian makin meluas usai seorang pengemudi ojek online Affan Kurniawan tewas karena dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob pada 28 Agustus. Di beberapa wilayah, aksi unjuk rasa berujung panas hingga sejumlah warga meninggal dunia.
(blq/bac)