Pembatasan Lagu Uyghur oleh China Tuai Kekhawatiran Aktivis
China disebut telah melarang pemutaran lagu-lagu Uyghur, dan hal ini dinilai sebagai bagian dari kampanye yang lebih luas untuk menghapus budaya Uyghur.
Pernyataan tersebut disampaikan Abdulhakim Idris, Direktur Eksekutif Centre for Uyghur Studies, dalam sebuah artikel yang dipublikasikan Centre for Uyghur Studies, organisasi nirlaba yang berbasis di Virginia, Amerika Serikat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Idris mengatakan pembatasan terhadap musik tidak sekadar berkaitan dengan regulasi seni, tetapi telah berkembang menjadi ancaman terhadap kelangsungan identitas suatu bangsa.
Ia menyebutkan bahwa otoritas China melabeli lagu-lagu Uyghur sebagai karya "bermasalah" dengan alasan yang mencakup kandungan religius, rujukan sejarah, atau dianggap mempromosikan "ketidakpuasan" terhadap masyarakat.
Idris menilai kategori yang begitu luas tersebut berpotensi mengkriminalisasi hampir semua lagu, khususnya yang mencerminkan iman, tanah air, atau nilai-nilai tradisional.
Budaya Uyghur
Dalam artikelnya, Idris menekankan bahwa musik memiliki peran sentral dalam kehidupan budaya Uyghur. Musik berfungsi melestarikan bahasa, puisi, humor, serta adat sosial, sekaligus menjadi sarana pewarisan warisan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya.
"Ketika lagu berubah, ingatan pun berubah," tulis Idris, seraya menggambarkan bahwa penghancuran budaya kerap terjadi secara bertahap dan sering kali tidak disadari.
Idris juga menarik paralel dengan Revolusi Kebudayaan, ketika tradisi Uyghur dipaksa diubah agar selaras dengan ideologi komunis China. Ia menyoroti berbagai laporan tentang penahanan massal, pengawasan yang meluas, serta kebijakan yang memisahkan anak-anak dari lingkungan bahasa mereka.
Menurutnya, jutaan warga Uyghur, Kazakh, dan Muslim Turkik lainnya terdampak oleh kebijakan tersebut.
Sejumlah organisasi hak asasi manusia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebelumnya telah menyuarakan keprihatinan terhadap skala pelanggaran yang terjadi di wilayah tersebut, yang dinilai dapat mengarah pada kejahatan terhadap kemanusiaan.
'Tanah Air Portabel'
Dalam artikelnya, Idris juga menyebut bahwa para pemimpin budaya, penulis, akademisi, seniman, serta tokoh agama sering menjadi sasaran karena mereka berperan menjaga ingatan kolektif komunitas.
"Ketika penyair, profesor, dan seniman dibungkam, sebuah komunitas kehilangan lebih dari sekadar individu; mereka kehilangan para penjaga dan penerus warisan budaya," tulisnya.
Ia memperingatkan bahwa kebijakan China bertujuan untuk mengasimilasikan Uyghur ke dalam satu identitas tunggal yang disetujui negara, sambil secara bertahap menghapus bahasa, keimanan, dan budaya yang khas.
Idris menggambarkan musik sebagai "tanah air portabel" yang dibawa seseorang ketika segala hal lain telah dirampas, serta menilai bahwa melarang lagu pada dasarnya sama dengan melarang rasa memiliki dan keberadaan.
Idris menyimpulkan bahwa perhatian global sering kali tertuju pada krisis yang terjadi secara tiba-tiba, sementara proses penghapusan budaya berlangsung secara sunyi dan perlahan.
(dna)