Kemlu Tindak Lanjut Dugaan Penyanderaan 2 WNI di Myanmar

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) menindaklanjuti laporan dugaan penyanderaan dua warga negara Indonesia (WNI) di Myanmar.

Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI Heni Hamidah menyampaikan dua WNI berinisial AE dan S dilaporkan disandera dengan tuntutan tebusan sebesar Rp200 juta.

Kemlu RI dan Kedutaan Besar RI (KBRI) Yangon menerima laporan ini pada Rabu (15/7) dan langsung melakukan penelusuran, termasuk berkomunikasi dengan pihak keluarga dan berbagai sumber informasi di lapangan.

"Berdasarkan informasi yang diperoleh, KBRI telah menerima indikasi lokasi keberadaan kedua WNI dimaksud," ungkap Heni dalam keterangan tertulis, Senin (20/7).

Heni berujar sebagai tindak lanjut, pada 16 Juli 2026, KBRI Yangon menyampaikan nota diplomatik kepada Kemlu Myanmar guna meminta bantuan penelusuran dan konfirmasi keberadaan kedua WNI dengan melampirkan salinan paspor yang bersangkutan.

"KBRI Yangon juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak di Myanmar untuk memperoleh informasi lebih lanjut serta menyiapkan langkah-langkah penyelamatan apabila keberadaan keduanya berhasil dikonfirmasi," kata Heni.

Heni melanjutkan pihaknya juga terus berkomunikasi dengan keluarga kedua WNI guna memperoleh informasi tambahan yang dapat mendukung proses penelusuran.

"Kementerian Luar Negeri akan terus berkoordinasi dengan otoritas Myanmar, kementerian/lembaga terkait di Indonesia, serta menyampaikan perkembangan lebih lanjut apabila terdapat informasi baru," ujar Heni.

Heni menuturkan kasus ini kembali menjadi pengingat akan tingginya risiko yang dihadapi WNI yang bekerja secara nonprosedural di kawasan Asia Tenggara, khususnya pada sektor online scam.

Berdasarkan pola yang berulang dalam berbagai kasus, para korban umumnya direkrut melalui tawaran pekerjaan dengan gaji tinggi di Thailand, seperti di sektor konstruksi, perhotelan, maupun pekerjaan lainnya. Namun setelah tiba di Thailand, mereka justru diseberangkan secara ilegal melalui jalur darat menuju wilayah Myawaddy, Myanmar, untuk kemudian dipaksa bekerja pada jaringan online scam.

Para korban kerap mengalami penyitaan paspor, pembatasan kebebasan bergerak, intimidasi, kekerasan, hingga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Sejak 20 Februari 2025 hingga 16 Juli 2026, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri, KBRI Yangon, KBRI Bangkok, dan kementerian/lembaga terkait telah berhasil memfasilitasi pemulangan 1.203 WNI dari pusat-pusat online scam di Myanmar melalui Thailand.

Upaya tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memberikan pelindungan kepada WNI yang menjadi korban eksploitasi maupun TPPO, meskipun proses penanganannya menghadapi tantangan kompleks karena sebagian besar lokasi berada di wilayah luar kendali efektif pemerintah Myanmar.

Pemerintah Indonesia, tutur Heni, kembali mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri yang menjanjikan gaji tinggi tanpa melalui mekanisme penempatan yang resmi.

Masyarakat diharapkan selalu memastikan legalitas perusahaan, jenis pekerjaan, negara tujuan, serta menggunakan jalur penempatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Pencegahan merupakan langkah terbaik untuk melindungi masyarakat Indonesia dari risiko eksploitasi dan tindak pidana perdagangan orang di luar negeri," tutupnya.