Kemlu Beber Hasil RI Ikut KTT BRICS di India
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI membeberkan hasil keikutsertaan Presiden Indonesia Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di New Delhi, India, yang berlangsung pada 12 dan 13 September kemarin.
Indonesia mendorong sejumlah isu, mulai dari penguatan multilateralisme, mineral kritis, energi terbarukan, hingga isu Palestina.
Staf Khusus Menteri Luar Negeri untuk Penguatan Kebijakan Isu Multilateral, Tri Tharyat, mengatakan kehadiran Prabowo dalam KTT BRICS merupakan bagian dari rangkaian sekitar 350 kegiatan yang digelar di bawah presidensi India. Rangkaian tersebut mencakup 27 pertemuan tingkat menteri.
Tri menjelaskan BRICS menjalankan kerja sama dalam tiga pilar utama, yakni politik dan keamanan, ekonomi dan keuangan, serta sosial dan budaya.
"KTT kemarin tentunya diwarnai kekhawatiran karena dari 27 pertemuan, empat pertemuan tidak berhasil mencapai kesepakatan," kata Tri dalam Press Briefing di Kemlu RI, Kamis (17/9).
Menurut Tri, kesepakatan yang dimaksud merupakan dokumen akhir yang harus disepakati melalui konsensus, termasuk pada sejumlah pertemuan tingkat menteri.
Selain pertemuan tingkat menteri, BRICS juga menggelar pertemuan terkait perdagangan serta informasi dan teknologi komunikasi, termasuk dalam konteks kerja sama dengan negara-negara Afrika Utara dan Timur Tengah.
Tri mengatakan dinamika dalam KTT BRICS juga dipengaruhi oleh perselisihan antara dua negara yang menjadi bagian dari keluarga BRICS, yakni Iran dan Uni Emirat Arab (UEA).
"Dua anggota keluarga BRICS berselisih, Iran dan UAE. Tentunya memberikan warna dan dinamika dalam pertemuan BRICS," ujarnya.
Persiapan deklarasi para pemimpin BRICS juga berlangsung panjang. Tri menyebut proses negosiasi untuk menyusun deklarasi tersebut membutuhkan hingga 10 putaran.
Menurut Tri, kondisi tersebut bukan hal "baru" bagi Indonesia. Saat memimpin G20 pada 2022, Indonesia juga menghadapi perbedaan pandangan antar negara akibat konflik Rusia dan Ukraina. Pengalaman Indonesia dalam menghasilkan Deklarasi Bali saat presidensi G20 menjadi salah satu referensi penting dalam membangun konsensus di BRICS.
"Kita harus mampu menjembatani berbagai perbedaan dan harus bisa menunjukkan bahwa sebagai keluarga besar, kita mungkin atau wajar untuk memiliki perbedaan pandangan. Tapi tentunya tidak perlu juga menghalangi kesepakatan dalam konteks yang lebih luas," kata Tri.
Ia mengatakan deklarasi BRICS yang dihasilkan di New Delhi memuat 140 paragraf dengan pembahasan yang dinilai lengkap dan detail. Dokumen tersebut, kata dia, akan menjadi dasar untuk menindaklanjuti berbagai kesepakatan di tingkat nasional.
"Jadi deklarasi ini cukup panjang, ada 140 paragraf. Isinya kalau dilihat memang sangat lengkap dan sangat detail. Ini memudahkan kita untuk melaksanakan berbagai kesepakatan yang ada di dalam deklarasi tingkat pemimpin tadi," ujarnya.
Tri mengatakan Kemlu juga memiliki mekanisme kerja sama dan koordinasi dengan kementerian, lembaga pemerintah, serta pemangku kepentingan lain untuk menindaklanjuti hasil KTT tersebut.
Dalam KTT BRICS, Prabowo juga menekankan pentingnya penguatan multilateralisme dan peran BRICS sebagai kekuatan Global South. Indonesia mendorong agar BRICS dapat menyuarakan kepentingan negara-negara berkembang dalam proses transformasi lembaga multilateral dan lembaga keuangan internasional.
Menurut Tri, perubahan kondisi dunia saat ini membuat tata kelola global perlu menyesuaikan diri dengan semakin beragamnya aktor yang terlibat.
"Pesan-pesan dari Presiden RI tentunya beliau menekankan sekali lagi spirit yang masih tetap hingga hari ini, kemudian bagaimana BRICS ini sebagai kekuatan di Global South dapat menyuarakan kepentingan yang lebih besar dalam konteks transformasi lembaga-lembaga multilateral dan juga lembaga keuangan internasional," kata Tri.
Prabowo juga menekankan sejumlah isu, seperti ketahanan pangan dan energi, pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, serta penguatan negara kepulauan.
Indonesia turut mendorong pemanfaatan mineral kritis, energi terbarukan, sumber daya tropis, dan kerja sama dalam menghadapi perubahan iklim sebagai bagian dari upaya meningkatkan kekuatan negara-negara kepulauan.
Lanjut ke sebelah...