"Selama ini penataan kawasan pemukiman kumuh hampir selalu dilakukan dengan cara penggusuran. Akibatnya, justru terjadi proses pemiskinan. Warga yang tadinya memiliki rumah menjadi penyewa," kata Agus saat pidato politik yang ketiga di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Minggu (27/11).
Agus menjelaskan program ini hasil blusukan ke wilayah kumuh di Jakarta. Dari hasil penelusurannya, kata Agus, banyak warga miskin yang takut digusur oleh pemerintah Jakarta.
Ketakutan warga miskin ini, kata Agus membuatnya mengambil keputusan tidak akan menggusur perumahan kumuh bila terpilih dalam pemilihan gubernur 2017. Menurut pasangan nomor urut 1 itu, penggusuran bukanlah solusi.
Lebih lanjut, kata Agus, program Rumah Rakyat membutuhkan kolaborasi antara Pemerintah Daerah (Pemda), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan swasta. Agus menjelaskan program ini membutuhkan investasi langsung sebesar Rp300 triliun untuk masa lima tahun. Rinciannya, sebesar Rp75 triliun akan disediakan oleh Pemda dan Rp225 triliun melalui kerjasama dengan swasta.
Agus menilai program ini dapat menggerakkan perekonomian Jakarta, di antaranya sektor industri dan jasa senilai Rp600 triliun. Dia juga memprediksikan program ini akan menghasilkan multiplier effect sebesar Rp900 triliun.
Agus menjelaskan program ini menyasar lahan seluas 390 hektare yang meliputi daerah kumuh dan rawan banjir yang berada di sekitar 13 sungai di Jakarta. Program ini, kata dia, akan membutuhkan pembangunan 700 menara rumah susun, 300 ribu hunian dan tiga ribu tempat usaha.
Walau tidak menjelaskan program secara gamblang seperti Agus, Sylviana menilai pembangunan perumahan harus melibatkan masyarakat sehingga mereka merasa diperlakukan dengan adil.