Jakarta, CNN Indonesia -- Kuswanto, salah satu dari 63 petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) yang diskors karena berfoto dengan spanduk salah satu calon gubernur Jakarta menyatakan bakal tetap bekerja meski dirinya tak mendapat gaji akibat tindakannya itu.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan sanksi kepada 63 Pekerja Prasarana dan Sarana Umum yang berada di bawah Dinas Kebersihan DKI Jakarta akibat berfoto dengan spanduk Agus Harimurti Yudhoyono.
Para petugas yang populer disebut Pasukan Oranye itu diskors sampai kontraknya berakhir pada Desember mendatang. Mereka juga tidak menerima gaji selama menjalani hukuman tersebut.
Hal itu tak menyurutkan semangat kerja mereka. Setidaknya, hal itu diperlihatkan oleh Kuswanto. Meski tak mendapat gaji akibat skorsing itu, Kuswanto mengatakan masih bekerja membersihkan sungai di Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat.
"Hari ini tetap masuk. Tetap masih kerja mau digaji atau enggak, kami tunjukkan loyalitas," ujar Kuswanto saat dihubungi CNNIndonesia.com.
Kuswanto tak bercerita ihwal dirinya berfoto dengan spanduk Agus Yudhoyono. Ia hanya menyatakan tidak mengetahui bahwa tindakannya itu akan berdampak hukuman tak menerima gaji. Kendati demikian, Kuswanto yang juga berposisi sebagai koordinator lapangan PHL menyebut dia dan rekan-rekannya menerima semua hukuman itu.
"Enggak tahu kalau itu bentuk pelanggaran," tutur Kuswanto.
Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Isnawa Adji menjelaskan, petugas PPSU itu berfoto dengan spanduk salah satu pasangan cagub pada Senin (21/11). Dari laporan yang diterimanya, diketahui bahwa salah satu tim sukses pasangan calon itu adalah pernah menjadi pekerja harian lepas di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Menurut Isnawa, mereka berfoto atas dasar pertemanan. Walaupun begitu, Isnawa beranggapan seharusnya hal itu tidak boleh dilakukan karena Pasukan Orange tengah mengenakan atribut Pemprov DKI Jakarta saat sedang bertugas.
"Jadi mereka diskor tidak terima gaji dan tidak kerja sampai Desember. Terus Januari-Februari kita evaluasi. Kalau masih kampanye dengan atribut Pemda atau fasilitas Pemda ya kami copot," kata Isnawa.
(wis/gil)