Jakarta, CNN Indonesia -- Tim pemenangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni bersimpati kepada 60-an petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diskors lantaran berfoto menggunakan poster pasangan nomor urut satu tersebut.
Namun begitu, juru bicara tim pemenangan Agus-Sylvi, Rico Rustombi mengatakan masih harus membicarakan dengan tim apakah akan memberikan santunan atau tidak pada para petugas yang dijuluki 'Pasukan Oranye' tersebut.
"Nanti biar tim kami yang diskusikan, yang pasti kami simpati dan mudah-mudahan ke depan tak ada lagi korban, dalam artian tak ada lagi anggota PPSU yang diskors hanya karena sekadar berfoto dengan poster pasangan calon," kata Rico saat ditemui di Jagakarsa, Jumat (25/11).
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menskorsing 63 petugas PPSU atau pasukan oranye setelah mereka diketahui berfoto bersama dengan spanduk pasangan calon gubernur DKI Jakarta Agus Yudhoyono-Sylviana Murni.
Dari foto yang tersebar tampak pasukan oranye membentangkan spanduk bergambar wajah Agus dan Sylvi. Spanduk bertuliskan 'Relawan Oren-Biru Jakarta Bersih & Aman Agus-Sylvi Gubernur Pilihan Kita'.
Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta, Isnawa Adjie, mengatakan ada bukti foto 63 pasukan oranye sedang memegang spanduk pasangan nomor 1 dan mengacungkan jari membentuk angka
Menurut Rico, seharusnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa berpikir ulang sebelum memberikan sanksi seperti itu karena esensi dari pengambilan foto tersebut bukan seperti yang dianggap orang banyak.
Rico menilai foto petugas PPSU dengan poster Agus-Sylvi belum tentu menandakan mendukung pasangan nomor urut satu. Bagi dia, momen itu hanya memperlihatkan bahwa mereka ingin ikut menikmati pesta demokrasi Pilkada 2017.
"Teman-teman PPSU tak tahu risiko itu, nah Pemprov DKI yang (seharusnya) memberikan sosialisasi pada mereka," kata dia.
Terlepas dari dirugikan atau tidak, tim pemenangan Agus-Sylvi menekankan bahwa seluruh tim dan relawan sudah diingatkan untuk tidak melibatkan pegawai negeri dalam setiap kegiatan kampanye.
"Kami harus ikuti ketentuan yang berlaku, dan saya imbau pada Pemprov DKI untuk lebih hati-hati serta selidiki dengan baik," ujarnya.
(wis/gil)