Timses AHY Bantah Lakukan Politik Uang Rp1 Miliar
Aulia Bintang Pratama | CNN Indonesia
Kamis, 01 Des 2016 20:50 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Tim pemenangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni membantah program bantuan dana yang diusung pasangan calon nomor urut satu itu dikaitkan dengan dugaan politik uang.
Kepada CNNindonesia.com, juru bicara tim pemenangan Agus-Sylvi, Rico Rustombi mengungkapkan program Rp1 miliar per RW per tahun yang ditawarkan selama masa kampanye murni adalah program kerja yang harus dijelaskan pada masyarakat.
"Kami sangat keberatan jika program itu dikatakan sebagai politik uang karena memang Agus-Sylvi tak memberikan atau menjanjikan uang pada masyarakat," kata Rico, Kamis (1/12).
Menurutnya, untuk membuat masyarakat paham dengan apa yang akan dilakukan para calon gubernur dan wakil gubernur, maka program semacam itu harus dijelaskan secara gamblang.
Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta sebelumnya menyatakan telah selesai menyelidiki dugaan pelanggaran politik uang yang melibatkan Agus-Sylvi. Hasil pun telah diberikan kepada KPU DKI untuk ditindaklanjuti.
"Dugaan politik uang dilakukan Agus-Sylvi yang menjanjikan program Rp1 miliar saat kampanye di Jakarta Utara. Apa yang disampaikan Pak Agus saat itu tidak tercatat dalam visi-misi. Maka, kita duga ada dugaan pelanggaran administrasi dan kita teruskan pada KPUD," kata Ketua Bawaslu DKI Mimah Susanti.
Penjabaran Program
Atas pernyataan Mimah itu, Rico mengatakan bahwa program Rp1 miliar itu merupakan turunan atau penjabaran dari program pemberdayaan komunitas yang dia susun.
Selain itu, Rico menambahkan bahwa uang dari program Rp1 miliar per RW per tahun berasal dari anggaran APBD DKI Jakarta yang tentunya harus melalui pembahasan dengan DPRD DKI Jakarta.
"Ini adalah program kerja yang merupakan penjabaran dari visi misi, dan perlu dipahami bahwa anggarannya berasal dari APBD DKI bukan dari kantong pribadi Agus-Sylvi," katanya.
Rico mengklaim, program Rp 1 miliar per RW per tahun tersebut adalah cara Agus-Sylvi memberdayakan komunitas secara dua arah. Sebab, dengan program itu, masyarakat bisa menyampaikan usulan program yang akan dilakukan untuk meningkatkan kondisi lingkungan masing-masing.
"Namun yang pasti kami sudah menjelaskan secara detail pada Bawaslu DKI dan kami harap mereka dapat memahami penjelaskan kami," katanya. (wis/asa)
Kepada CNNindonesia.com, juru bicara tim pemenangan Agus-Sylvi, Rico Rustombi mengungkapkan program Rp1 miliar per RW per tahun yang ditawarkan selama masa kampanye murni adalah program kerja yang harus dijelaskan pada masyarakat.
Menurutnya, untuk membuat masyarakat paham dengan apa yang akan dilakukan para calon gubernur dan wakil gubernur, maka program semacam itu harus dijelaskan secara gamblang.
Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta sebelumnya menyatakan telah selesai menyelidiki dugaan pelanggaran politik uang yang melibatkan Agus-Sylvi. Hasil pun telah diberikan kepada KPU DKI untuk ditindaklanjuti.
"Dugaan politik uang dilakukan Agus-Sylvi yang menjanjikan program Rp1 miliar saat kampanye di Jakarta Utara. Apa yang disampaikan Pak Agus saat itu tidak tercatat dalam visi-misi. Maka, kita duga ada dugaan pelanggaran administrasi dan kita teruskan pada KPUD," kata Ketua Bawaslu DKI Mimah Susanti.
Penjabaran Program
Atas pernyataan Mimah itu, Rico mengatakan bahwa program Rp1 miliar itu merupakan turunan atau penjabaran dari program pemberdayaan komunitas yang dia susun.
Selain itu, Rico menambahkan bahwa uang dari program Rp1 miliar per RW per tahun berasal dari anggaran APBD DKI Jakarta yang tentunya harus melalui pembahasan dengan DPRD DKI Jakarta.
"Ini adalah program kerja yang merupakan penjabaran dari visi misi, dan perlu dipahami bahwa anggarannya berasal dari APBD DKI bukan dari kantong pribadi Agus-Sylvi," katanya.
Rico mengklaim, program Rp 1 miliar per RW per tahun tersebut adalah cara Agus-Sylvi memberdayakan komunitas secara dua arah. Sebab, dengan program itu, masyarakat bisa menyampaikan usulan program yang akan dilakukan untuk meningkatkan kondisi lingkungan masing-masing.
"Namun yang pasti kami sudah menjelaskan secara detail pada Bawaslu DKI dan kami harap mereka dapat memahami penjelaskan kami," katanya. (wis/asa)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK