Komisioner KPU DKI Jakarta Dahliah Umar mengatakan, larangan itu diatur dalam Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kampanye.
Dahliah mengatakan, segala informasi yang menguntungkan atau merugikan kandidat tak boleh dipublikasikan pada masa tenang tersebut.
jejak Pasangan Calon, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon ."
Sementara, larangan kampanye bagi peserta Pilkada di masa tenang diatur pada Pasal 49 aturan yang sama. Jika ada pelanggaran, sanksi pidana dapat dikenakan pada oknum yang melakukan kampanye di masa tenang.
"(Sanksi) tak hanya berlaku bagi pasangan calon namun juga tim pemenangan dan orang per orang," katanya.
Dalam aturan itu disebutkan, "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 hari atau paling lama 3 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100 ribu atau paling banyak Rp1 juta." (sur/wis)