Anies soal KPU Ikut Rapat Ahok: Kami yang Datangi KPU
Muhammad Andika Putra & Abi Sarwanto | CNN Indonesia
Jumat, 10 Mar 2017 17:24 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Calon gubernur Anies Baswedan mengatakan,dirinya yang mendatangi KPU jika membutuhkan informasi. Pernyataan ini terkait kehadiran Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno dan Ketua Bawaslu DKI Mimah Susanti dalam rapat tertutup dengan tim pemenangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat.
"Kalau ada sesuatu yang kami ketahui, kami yang ke sana, bukan KPU dipanggil ke kami. Kami menempatkan, kami ini kontestan, penyelenggara KPU. Patutnya kami yang datang ke sana dan bertanya, selama ini begitu," kata Anies di Jakarta, Jumat (10/3).
Anies mencontohkan, ketika ada persoalan mengenai debat kandidat dan kampanye, tim pemenangannya menyambangi kantor KPU dan Bawaslu DKI. Namun Anies belum berencana melaporkan Sumarno dan Mimah ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Anies juga enggan terlalu khawatir terhadap netralitas KPU dan Bawaslu setelah menghadiri kegiatan tersebut.
"Teman-teman lagi review, tapi saya tidak mau gegabah bahwa setiap kali ada pertemuan netralitas terganggu. Kita lihat review dari tim, apa hasil yamg didikusikan," ujarnya.
Anies enggan menuduh pasangan Ahok-Djarot memiliki motif tertentu dalam rapat tertutup tersebut.
"Silakan dilihat lebih jauh, apakah pertemuan kemarin patut atau tidak, sesuai aturan atau tidak. Prinsip keadilan diterapkan atau tidak. Kami tak mau asal tuduh, tapi tidak menganggap ini bukan masalah," kata Anies.
Sumarno sebelumnya mengatakan kehadiran dirinya dalam rapat internal tim pemenangan Ahok-Djarot karena diundang untuk berdiskusi soal putaran kedua Pilkada DKI.
Menurut Ahok, kehadiran Ketua KPU dan Ketua Bawaslu bertujuan untuk menyamakan persepsi soal aturan Pilkada DKI. Ahok terutama menyoroti aturan pemungutan suara.
Calon Wakil Gubernur Sandiaga Uno yakin Ketua Sumarno dan Mimah punya alasan kuat saat menghadiri rapat tersebut.
"Saya enggak mau berkomentar, karena pasti ada alasan. Beliau hadir menerima undangan dan tentunya pasti ada justifikasinya," kata Sandi.
Dalam pertemuan itu juga hadir anggota KPU DKI Dahliah Umar.
Atas pertemuan itu, Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) tmelaporkan pertemuan Sumarno, Mimah, Dahliah, dan tim pemenangan Ahok-Djarot ke DKPP. Ketua Dewan Penasihat ACTA Hisar Tambunan berkata, pertemuan Ketua dan anggota KPU-Bawaslu DKI dengan tim pemenangan cagub termasuk pelanggaran kode etik penyelenggara.
Menurut Hisar, pertemuan tersebut melanggar Pasal 13 huruf F Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
"Kami menanyakan pertemuan tersebut karena kami anggap kurang patut, dan kami melihat ada pelanggaran kode etik," tutur Hisar.
Berdasarkan penelusuran CNNIndonesia.com, tidak ada pasal spesifik yang disebut Hisar dilanggar komisioner KPU dan Bawaslu DKI pada Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Pasal 13 Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu hanya memuat poin a hingga e.
Bagian itu juga hanya mengatur kewajiban penyelenggara dalam melaksanakan asas kepentingan umum.
Peraturan ihwal kemandirian dan keadilan penyelenggara ada di Pasal 10. Penyelenggara diwajibkan bertindak netral, tidak partisan, dan menjauhi tindakan serta pernyataan yang bertendensi memihak salah satu pihak pada pemilihan umum. Sementara, sanksi untuk penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik tertuang di pasal 17.
Sementara itu, Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie berkata, pihaknya enggan menanggapi pertemuan Sumarno, Mimah, dan tim pemenangan Ahok-Djarot. Tanggapan akan diberikan DKPP dalam sidang, jika ada aduan yang disampaikan atas pertemuan tersebut.
"Nanti kami tanya dalam sidang. Tapi ini persepsi tentang kebenaran harus dibela, kami tidak bisa menuduh atau menghakimi terlalu cepat. Kami lihat dulu bukti-buktinya, jadi harus sidang," kata Jimly di Kantor DKPP, Jakarta, Jumat (10/3). (rdk)
"Kalau ada sesuatu yang kami ketahui, kami yang ke sana, bukan KPU dipanggil ke kami. Kami menempatkan, kami ini kontestan, penyelenggara KPU. Patutnya kami yang datang ke sana dan bertanya, selama ini begitu," kata Anies di Jakarta, Jumat (10/3).
Anies mencontohkan, ketika ada persoalan mengenai debat kandidat dan kampanye, tim pemenangannya menyambangi kantor KPU dan Bawaslu DKI. Namun Anies belum berencana melaporkan Sumarno dan Mimah ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Anies juga enggan terlalu khawatir terhadap netralitas KPU dan Bawaslu setelah menghadiri kegiatan tersebut.
"Teman-teman lagi review, tapi saya tidak mau gegabah bahwa setiap kali ada pertemuan netralitas terganggu. Kita lihat review dari tim, apa hasil yamg didikusikan," ujarnya.
"Silakan dilihat lebih jauh, apakah pertemuan kemarin patut atau tidak, sesuai aturan atau tidak. Prinsip keadilan diterapkan atau tidak. Kami tak mau asal tuduh, tapi tidak menganggap ini bukan masalah," kata Anies.
Sumarno sebelumnya mengatakan kehadiran dirinya dalam rapat internal tim pemenangan Ahok-Djarot karena diundang untuk berdiskusi soal putaran kedua Pilkada DKI.
Menurut Ahok, kehadiran Ketua KPU dan Ketua Bawaslu bertujuan untuk menyamakan persepsi soal aturan Pilkada DKI. Ahok terutama menyoroti aturan pemungutan suara.
Calon Wakil Gubernur Sandiaga Uno yakin Ketua Sumarno dan Mimah punya alasan kuat saat menghadiri rapat tersebut.
"Saya enggak mau berkomentar, karena pasti ada alasan. Beliau hadir menerima undangan dan tentunya pasti ada justifikasinya," kata Sandi.
Dalam pertemuan itu juga hadir anggota KPU DKI Dahliah Umar.
Menurut Hisar, pertemuan tersebut melanggar Pasal 13 huruf F Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
"Kami menanyakan pertemuan tersebut karena kami anggap kurang patut, dan kami melihat ada pelanggaran kode etik," tutur Hisar.
Berdasarkan penelusuran CNNIndonesia.com, tidak ada pasal spesifik yang disebut Hisar dilanggar komisioner KPU dan Bawaslu DKI pada Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Pasal 13 Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu hanya memuat poin a hingga e.
Bagian itu juga hanya mengatur kewajiban penyelenggara dalam melaksanakan asas kepentingan umum.
Sementara itu, Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie berkata, pihaknya enggan menanggapi pertemuan Sumarno, Mimah, dan tim pemenangan Ahok-Djarot. Tanggapan akan diberikan DKPP dalam sidang, jika ada aduan yang disampaikan atas pertemuan tersebut.
"Nanti kami tanya dalam sidang. Tapi ini persepsi tentang kebenaran harus dibela, kami tidak bisa menuduh atau menghakimi terlalu cepat. Kami lihat dulu bukti-buktinya, jadi harus sidang," kata Jimly di Kantor DKPP, Jakarta, Jumat (10/3). (rdk)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK