Jakarta, CNN Indonesia -- Calon wakil gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat berkunjung ke kampung nelayan Muara Angke, Jakarta Utara, Kamis (23/3).
Dalam kunjungan itu, Djarot mendapat pertanyaan seputar reklamasi dari Serikat Nelayan Tradisional Muara Angke. Mereka menanyakan sikap pemerintah DKI Jakarta terkait dengan reklamasi di Teluk Jakarta.
Heri, perwakilan dari Serikat Nelayan Tradisional Muara Angke mengatakan penghasilan nelayan menurun hingga 98 persen setelah pembangunan reklamasi dilakukan.
"Sejak ada reklamasi 2013 sampai sekarang pendapatan nelayan, khususnya tradisional dari 100 persen sampai jadi 2 persen, 98 persen itu hilang," kata Heri kepada Djarot, di Balai Pertemuan Nelayan Muara Angke, Kamis (23/3).
Heri mempertanyakan sikap pemerintah yang seolah-olah tidak memperdulikan keadilan dan kesejahteraan nelayan dalam hal tersebut. Dia mengharapkan Djarot bisa memberikan solusi dan menjawab keresahan nelayan tersebut.
Menanggapi hal itu, Djarot justru mempertanyakan soal kalkulasi yang disampaikan oleh Heri.
"Bisa dapat hitungan 100 persen terus sekarang jadi persen itu hitungannya seperti apa? Kalau turun mungkin turun, tapi kalau dihitung persenan,
gitu apa betul?," kata Djarot.
Cenderung DipolitisasiDjarot mengatakan persoalan reklamasi cenderung dipolitisasi sehingga keluar dari konteks. Dia menjelaskan reklamasi yang merupakan bagian dari pembangunan Giant Sea Wall penting dilakukan untuk menghadapi pemanasan global.
"Air permukaan laut terus menerus naik. Sementara daratan Jakarta berada di bawah permukaan air laut. Maka program pemerintah bikin tanggul laut besar, karena kita berpikir 20 tahun lagi," kata Djarot.
Djarot pun menjelaskan kepada warga bahwa nantinya dia atas pulau-pulau reklamasi tersebut juga akan dibangun perumahan nelayan yang berdekatan langsung dengan dermaga. Perumahan itu juga akan terintegrasi dengan pasar pelelangan ikan.
Kehidupan nelayan, kata Djarot, tidak akan tergeser dari pinggir laut. Ia menjamin kehidupan nelayan akan lebih baik dengan adanya reklamasi.