LBH Imbau Warga DKI Tak Tergoda Janji Cagub soal Penggusuran
CNN Indonesia
Rabu, 12 Apr 2017 17:48 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengingatkan warga Jakarta agar tidak mudah tergoda dengan janji calon gubernur dan wakil gubernur DKI terkait penggusuran rumah.
Kepala Bidang Perkotaan dan Masyarakat Urban LBH Jakarta, Nelson Nikodemus Simamora meminta masyarakat menilai dengan cermat janji dari pasangan calon.
"Keduanya harus dilihat dengan cermat, ada yang memang sudah melakukan (penggusuran) ada yang berkata tidak akan lakukan, tapi kita belum tahu karena dia belum jadi (Gubernur)," kata Nelson di Kantor LBH, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).
Nelson kemudian meminta warga belajar dari era kepemimpinan pasangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan wakilnya Djarot Syaiful Hidayat.
Era Ahok-Djarot disebut Nelson merupakan era dengan kasus penggusuran yang paling tinggi. "Dari laporan LBH Jakarta, sepanjang 2015 kita temukan 113 kasus penggusuran paksa yang terjadi di DKI Jakarta dengan 8.145 kartu keluarga dan 6.283 unit usaha yang terdampak," katanya.
Bahkan, Nelson mengatakan penggusuran paksa yang dilakukan pada era kepemimpinan Ahok-Djarot beberapa di antaranya telah menyalahi peraturan perundang-undangan. Pelanggaran itu terutama karena melibatkan kekuatan polisi dan militer, serta tanpa musyawarah dengan warga setempat.
LBH Jakarta mencatat sedikitnya 97 kasus penggusuran dilakukan tanpa melalui prosedur musyawarah dengan warga.
Nelson melanjutkan, pasangan Ahok-Djarot juga tetap akan melakukan penggusuran jika terpilih kembali. Penggusuran akan dilakukan di 325 lokasi. Salah satu targetnya adalah perkampungan nelayan di pesisir Teluk Jakarta.
"Ada juga rencana penggusuran yang sudah dianggarkan dalam APBD DKI Jakarta, dimana ada 325 titik yang diterbitkan oleh Pemprov DKI Jakarta," ucap Nelson.
Sementara itu terkait rekam jejak Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, Nelson menyebut pasangan calon nomor urut tiga itu memang sempat berjanji tidak akan melakukan penggusuran.
Ia meminta warga tidak terkecoh dengan janji tersebut. Sebab, menurutnya, kata penggusuran itu diganti dengan istilah peremajaan pemukiman berupa kampung deret dan kampung susun.
Namun, Nelson mengajak masyarakat melihat secara kritis ucapan Anies-Sandi tersebut. Apakah hanya berupa pengalihan istilah untuk menarik suara rakyat, atau bentuk komitmen untuk tidak menggusur. Pasalnya, anggaran Pemprov terkait penggusuran 325 titik di wilayah DKI juga akan berlaku bagi pasangan ini.
"Kritis, lihat baik-baik programnya berkelanjutan atau tidak, masuk akal tidak, intinya jangan termakan janji pasangan calon," kata dia.
Kepala Bidang Perkotaan dan Masyarakat Urban LBH Jakarta, Nelson Nikodemus Simamora meminta masyarakat menilai dengan cermat janji dari pasangan calon.
"Keduanya harus dilihat dengan cermat, ada yang memang sudah melakukan (penggusuran) ada yang berkata tidak akan lakukan, tapi kita belum tahu karena dia belum jadi (Gubernur)," kata Nelson di Kantor LBH, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).
Era Ahok-Djarot disebut Nelson merupakan era dengan kasus penggusuran yang paling tinggi. "Dari laporan LBH Jakarta, sepanjang 2015 kita temukan 113 kasus penggusuran paksa yang terjadi di DKI Jakarta dengan 8.145 kartu keluarga dan 6.283 unit usaha yang terdampak," katanya.
Bahkan, Nelson mengatakan penggusuran paksa yang dilakukan pada era kepemimpinan Ahok-Djarot beberapa di antaranya telah menyalahi peraturan perundang-undangan. Pelanggaran itu terutama karena melibatkan kekuatan polisi dan militer, serta tanpa musyawarah dengan warga setempat.
LBH Jakarta mencatat sedikitnya 97 kasus penggusuran dilakukan tanpa melalui prosedur musyawarah dengan warga.
"Ada juga rencana penggusuran yang sudah dianggarkan dalam APBD DKI Jakarta, dimana ada 325 titik yang diterbitkan oleh Pemprov DKI Jakarta," ucap Nelson.
Sementara itu terkait rekam jejak Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, Nelson menyebut pasangan calon nomor urut tiga itu memang sempat berjanji tidak akan melakukan penggusuran.
Ia meminta warga tidak terkecoh dengan janji tersebut. Sebab, menurutnya, kata penggusuran itu diganti dengan istilah peremajaan pemukiman berupa kampung deret dan kampung susun.
"Kritis, lihat baik-baik programnya berkelanjutan atau tidak, masuk akal tidak, intinya jangan termakan janji pasangan calon," kata dia.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK